NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengambil tindakan tegas mengusut kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sahroni menyinggung dugaan para tersangka masih memiliki banyak uang.

Hal itu disampaikan Sahroni dalam rapat Komisi III bersama Kapolri, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Kapolri hadir langsung dalam rapat tersebut.

"Harkat martabat Presiden Bapak harus jaga. Karena ini di dalam institusi Bapak. Jangan sampai mereka menjalar yang masih ada, yang belum Bapak tuntasin ini mereka-mereka yang bisa membuat satu kekuatan yang kiranya mungkin duitnya masih banyak," kata Sahroni.

Sahroni mendorong Suyudi mengambil tindakan tegas. Dia mengingatkan penanganan perkara jangan sampai berhenti usai sejumlah perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka.

"Bapak harus benar-benar melakukan tindakan tegas yang Bapak harus wajib lakukan untuk mengamankan negara ini menjadi lebih baik atas Bapak pimpin sebagai Kapolri," ujarnya.

"Dan jajaran yang sekarang ada di sini, Pak, jangan lagi melakukan hal yang dilakukan oleh para oknum, Pak. Ini Bapak-bapak yang sekarang ini kan Bapak-bapak orang nggak punya beban. Tapi kalau ada di ruangan ini misalnya yang memang harus ditindak tegas, Bapak nggak peduli, Pak. Tindak aja, Pak. Laporkan ini ke publik supaya ini terang," sambungnya.

Dia meminta Jenderal Suyudi segera memecat para tersangka dari Polri. Selain itu, Sahroni meminta agar kenaikan pangkat luar biasa yang telah diberikan kepada kelompok tersebut dibatalkan.

"Bapak cepetan pecat mereka yang sudah tersangka seperti Ahrie Sonta. Tadi Bapak udah sebutin AS itu, saya pikir Ahmad Sahroni, Pak. Pecat buru-buru, Pak, dan yang saya dengar bahwa ada kenaikan pangkat luar biasa dari kelompok yang sudah ada. Yang sudah dibangun dalam proses konspirasi yang mereka lakukan," katanya.

"Pak, batalin semua yang mereka naik pangkat luar biasa. Jangan tanggung-tanggung, Pak. Karena Bapak nggak punya beban jadi Kapolri baru, Bapak sikat semua, Pak. Ini untuk mementingkan kepentingan negara, bukan kepentingan hanya kepada polisi," tambahnya.

Sahroni menyinggung banyaknya alat penyadapan yang dimiliki Polri. Dia meminta agar perangkat tersebut diperlihatkan kepada anggota Komisi III DPR dan masyarakat.

"Saya mungkin dan teman-teman ingin lihat alatnya, Pak. Kalau boleh diperlihatkan ke kami dan ke rakyat Indonesia. Ini alat sadap banyak, teman-teman. Teman-teman mau memakai apa, mau memakai Wi-Fi kek, mau memakai nggak ada SIM-nyalah. Semua bisa disadap, dan aspek penyadapan ini dipakai untuk konspirasi dengan cara politik melakukan makar, dan ini bahaya. Kalau ada kelompok yang mengakibatkan dan upaya untuk melakukan makar, ini sama saja musuh negara," tuturnya.

Sebagai informasi, Polri menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Mereka di antaranya, eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), Ahrie Sonta.

Dalam perkembangannya, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut para tersangka terindikasi menyadap orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).

Selain terhadap Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lain. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.

Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025-2026. Penyadapan dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah dan para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya. Ahrie Sonta sudah dipecat dari Polri.