Percepatan pekerjaan turut bergantung pada pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah. Kota Subulussalam memperoleh pagu Rp85,61 miliar dengan realisasi Rp8,54 miliar atau 9,98 persen per 31 Agustus 2026. Pemutakhiran data pada 2 September mencatat realisasi meningkat menjadi 11,64 persen, tertinggi di Aceh yang rata-rata masih 4,73 persen.
Meski demikian, capaian tersebut masih berada di bawah target Pemerintah Kota Subulussalam sebesar 30 persen pada 30 September. Dinas PUPR dengan pagu Rp11,67 miliar dan Dinas Kesehatan dengan pagu Rp 525 juta belum mencatatkan realisasi. Sementara itu, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan memegang alokasi terbesar, yakni Rp 46,87 miliar.
Pemerintah kota didorong mempercepat pengadaan dan pembayaran paket yang telah siap sekaligus melakukan evaluasi mingguan terhadap setiap organisasi perangkat daerah penerima tambahan TKD. Rekonsiliasi data juga diperlukan agar capaian keuangan dan fisik menggunakan satu angka resmi serta dapat dipantau secara akurat.
Hasil peninjauan turut menemukan Balai Benih Ikan di Kecamatan Simpang Kiri mengalami kerusakan kolam dan penurunan pasokan air, tetapi belum masuk dalam rencana induk pemulihan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Satgas PRR akan memfasilitasi verifikasi dan pembahasan skema pembiayaan agar rehabilitasi fasilitas disertai revitalisasi sumber air.
