Dia pada kesempatan itu secara khusus meminta kepada Ribka untuk mencabut moratorium pemekaran pemerintah daerah. Jika tak bisa dilakukan, dia meminta agar pemerintah mencari alternatif hukum lain.

Menurut Sherly, status kelurahan Sofifi membuatnya tak bisa mendapat anggaran langsung dari APBD. Imbasnya, meski berstatus sebagai ibu kota, fasilitas di Sofifi, kata Sherly, masih kurang memadai.

Masalahnya, tambah Sherly, provinsi juga tak bisa berbuat banyak. Sebab, alokasi anggaran tetap harus didistribusikan ke banyak daerah lain.