Oleh karena itu, saat ini sedang diuji coba green freight corridor atau koridor khusus truk listrik untuk mendukung peralihan ke truk listrik ini. Pelaksanaan uji coba ini berfokus pada lima pilar utama.

Pilar pertama mencakup framework atau tata kelola beserta pilar pendukungnya. Pilar kedua fokus pada call for project trial dengan mengundang para pelaku usaha untuk mencoba kendaraan listrik secara langsung.

Pilar ketiga berfokus pada pemasangan infrastruktur pengisian daya, baik fasilitas permanen maupun sementara.

Pilar keempat mengedepankan koordinasi lintas pemangku kepentingan yang dalam hal ini telah didukung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Terakhir, pilar kelima mewajibkan adanya evaluasi serta pemantauan terukur pada setiap kebijakan yang diambil.

"Kami berharap green freight ini juga bisa menjadi sebuah ajang uji coba gitu ya sebelum nanti menjadi sesuatu yang permanen, apa saja yang perlu di-unlock, apa saja yang perlu di-tackle dari sisi pemerintah maupun dari sisi pengusaha," ujar Dimas.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Upaya transisi energi sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang ingin mewujudkan kemandirian energi. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi mengungkapkan upaya transisi energi sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang ingin mewujudkan kemandirian energi.

Kepala Negara ingin Indonesia dapat menciptakan nilai tambah dari sumber daya energi yang diproduksi di dalam negeri.

"Semua mengarah kepada pengurangan impor bahan bakar minyak dan nilai tambah untuk sumber energi yang bisa dibuat sendiri," ujar Eniya kepada NadiKabar.com, Kamis (15/10).

Sebagai salah satu langkah nyata untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah meluncurkan program mandatori biodiesel B50, di mana solar dicampur dengan 50 persen bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit.

Program ini diproyeksikan mampu melesatkan penghematan devisa dari Rp133,3 triliun pada B40 menjadi Rp170 triliun, serta menaikkan nilai tambah industri CPO dari Rp20,92 triliun menjadi Rp23,49 triliun.

"Arahnya adalah kemandirian energi. Dengan B50, maka (Indonesia) tidak impor solar CN48," ujar Eniya.

Tidak hanya mengandalkan komoditas sawit, langkah diversifikasi energi juga dilakukan dengan menyiapkan peta jalan penerapan campuran bioetanol secara bertahap hingga menyentuh level E50.

Saat ini, pemanfaatan bioetanol masih bersifat sukarela melalui produk Pertamax Green 95 (E5) sembari menunggu kesiapan infrastrukturnya.

Eniya menyebutkan bahan baku untuk E50 akan difokuskan sepenuhnya pada potensi lokal seperti tetes tebu (molase), tongkol jagung, dan ubi pahit.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan B50 merupakan salah satu kemajuan yang paling nyata karena telah memasuki tahap pelaksanaan nasional sejak Juli 2026.

"Dari perspektif makroekonomi, peningkatan campuran biodiesel berbasis minyak sawit menjadi 50 persen berpotensi mengurangi kebutuhan impor minyak solar," ujar Josua kepada NadiKabar.com.

B50 dinilai juga dapat menghemat devisa, meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit, dan mengurangi kerentanan ekonomi terhadap lonjakan harga minyak dunia.

Menanggapi rencana tersebut, Josua Pardede mengingatkan pentingnya menjaga kepastian pasokan bahan bakunya.

Ia menegaskan produksi bioetanol tidak boleh sampai bersinggungan atau mengganggu stabilitas pasokan pangan nasional.

"Pengembangan bioetanol memerlukan kepastian pasokan bahan baku yang tidak mengganggu kebutuhan pangan," ujar Josua.