Selain itu, kondisi geografis Papua juga membutuhkan pola pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah.
Ribka menjelaskan, daerah pegunungan, pesisir, kepulauan, perkotaan, hingga perbatasan memiliki tantangan berbeda, terutama dalam hal transportasi, konektivitas, distribusi logistik, dan akses pelayanan publik. Karena itu, kebijakan pembangunan tidak dapat diseragamkan tanpa mempertimbangkan kondisi wilayah masing-masing.
Sementara, pendekatan multiaktor perlu diwujudkan melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), TNI-Polri, tokoh adat, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat. Setiap unsur perlu memiliki peran dan kontribusi yang saling melengkapi dalam mendukung pembangunan Papua.
"Kalau ini semua sudah terjadi, semua merasa bahwa sudah terwadahi, ada peran, ada kontribusi dari masing-masing sektor atau masing-masing stakeholders," kata Ribka.
Ia kemudian mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui proses perencanaan harus tetap menjadi acuan ketika program dilaksanakan.
Dengan demikian, kebijakan yang telah disusun tidak berubah arah dan manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
