Selain aspek penerbangan, Dahnil menyoroti sejumlah hak penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang masih terhambat, khususnya terkait pengembalian dana atau refund. Kemenhaj akan memberikan asistensi untuk membantu penyelesaian persoalan tersebut.
"Banyak juga hak-hak PPIU yang terhambat terkait refund. Kami akan asistensi," ujarnya.
Dahnil turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas kerja sama dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Pemerintah Indonesia, kata dia, ingin memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan kembali ke Tanah Air dengan selamat.
"Kami juga berterima kasih kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kita ingin pastikan jemaah yang berangkat pulang aman," katanya.
Ia menegaskan, penguatan kedaulatan ekonomi sebagaimana menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto juga perlu diterapkan dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Penggunaan penerbangan langsung dengan maskapai nasional menjadi salah satu langkah untuk menjaga keamanan perjalanan sekaligus memperkuat industri dalam negeri.
"Presiden Prabowo ingin kedaulatan ekonomi, terkait umrah dan haji juga harus begitu. Direct aman dari sisi penerbangan dan menguatkan kedaulatan ekonomi," pungkas Dahnil.
