NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan dua tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan, disertai peningkatan nilai tukar petani.

Zulhas mengatakan capaian tersebut merupakan bagian dari penguatan produksi pangan dalam negeri yang diikuti kebijakan perlindungan harga hasil pertanian, penyediaan pupuk bersubsidi, dan pengembangan ekonomi masyarakat desa.

"Alhamdulillah, ikhtiar memperkuat kedaulatan pangan mulai menunjukkan hasil. Kita bersyukur Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri," kata Zulhas dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

Zulhas menjelaskan delapan komoditas yang dinyatakan mencapai swasembada, meliputi beras, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai besar, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah.

Menurut dia, pemerintah juga tidak lagi mengimpor beras untuk kebutuhan konsumsi masyarakat seiring dengan peningkatan kemampuan produksi pangan nasional.

Penguatan pasokan dalam negeri turut ditopang cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani pada 20 Oktober 2026 melaporkan stok beras pemerintah mencapai sekitar 4,55 juta ton.

Dari sisi kesejahteraan petani, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada September 2026 mencapai 131,11, meningkat dibandingkan September 2024 yang sebesar 120,30.

NTP merupakan indikator perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayarkan untuk kebutuhan konsumsi serta produksi pertanian.

Peningkatan indikator tersebut mencerminkan penguatan daya tukar hasil pertanian, meskipun tidak secara langsung menggambarkan pendapatan seluruh petani.

Pemerintah juga memperkuat perlindungan harga hasil panen melalui kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram (kg).

Sementara itu, HPP jagung sebesar Rp5.500 per kg diberlakukan untuk jagung yang telah memasuki usia panen dengan kadar air 18-20 persen.

Selain kebijakan harga pembelian hasil pertanian, pemerintah menyederhanakan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi agar proses penyalurannya kepada petani lebih cepat.

Pemerintah juga menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak 22 Oktober 2025. Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kg, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kg.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, jumlah petani yang menebus pupuk bersubsidi hingga Juli 2026 meningkat rata-rata tujuh persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Zulhas menegaskan peningkatan produksi pangan perlu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan.

"Capaian ini harus dirasakan oleh petani, nelayan, dan masyarakat yang selama ini suaranya kerap kurang terdengar dalam rantai pangan. Inilah amanah yang harus kita jaga bersama," ujarnya.

Di tingkat desa, pemerintah mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai sarana distribusi kebutuhan pokok, produk bersubsidi, dan layanan ekonomi masyarakat.

Zulhas menyebutkan sebanyak 10.070 KDKMP telah beroperasi. Pada periode yang sama, 28.662 bangunan KDKMP telah rampung. Pemerintah menargetkan jumlah bangunan koperasi yang selesai meningkat menjadi sekitar 35 ribu hingga 40 ribu unit pada akhir 2026.

Sementara itu, penguatan kesejahteraan masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang diarahkan untuk meningkatkan fasilitas pendukung usaha dan memperkuat kegiatan ekonomi nelayan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat sebanyak 65 lokasi KNMP yang menjalani uji coba operasional telah memperdagangkan 719 ton ikan senilai Rp18,77 miliar sejak awal Juni 2026.

Menko Pangan mengatakan berbagai capaian dan kebijakan tersebut menjadi landasan untuk terus memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika global.

"Kita ingin pangan Indonesia semakin berdaulat dan masyarakat yang bekerja di sektor pangan semakin sejahtera. Kerja keras ini harus terus dilanjutkan dengan kebijakan yang berpihak kepada petani, nelayan, dan masyarakat desa," katanya pula.