NADIKABAR.COM — Ketua Umum Relawan Arus Bawah Prabowo (ABP) Michael Umbas menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan pola pertumbuhan yang awalnya belum sepenuhnya merata menuju ekonomi berbasis kerakyatan dan kemandirian nasional.
Dikatakan bahwa hal tersebut memperlihatkan adanya upaya koreksi dan penataan ulang arah kebijakan ekonomi nasional.
"Demokrasi tidak cukup hanya memberikan ruang bagi rakyat untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat, tetapi juga harus menghadirkan kesempatan yang setara bagi rakyat untuk menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi," ujar Umbas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut Umbas, reformasi telah melembagakan demokrasi politik melalui kebebasan berserikat, menyampaikan pendapat, kemerdekaan pers, peradilan yang independen, serta pemilu berkala.
Namun, dia menekankan demokrasi politik perlu berjalan simultan dengan demokrasi ekonomi agar rakyat juga menjadi pelaku utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi serta kekayaan negara.
Ia mengatakan agenda utama pemerintahan Prabowo berupa melembagakan demokrasi ekonomi dengan menjadikan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan dalam kebijakan dan program pemerintah.
