NADIKABAR.COM — Teknologi kecerdasan buatan (AI) mengungkap celah keamanan terbaru pada perangkat lunak yang berpotensi membahayakan pengguna internet di dunia. Lantas, bagaimana kesiapan sistem siber di Indonesia?

Prabaswari selaku juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkap kesiapan Indonesia dalam menghadapi kerentanan perangkat lunak tersebut.

Menurut penjelasannya, BSSN telah menerbitkan security advisory melalui situs BSSN dan IDSIRTII, menggelar Apel Kesiapsiagaan bersama Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) pada 22-23 Oktober 2026 lalu, serta membuka layanan asistensi teknis dalam menghadapi kerentanan pada bahasa pemrograman PHP.

Selain itu, kata Prabaswari, BSSN melakukan verifikasi dan memetakan aset bersama penyelenggara sistem elektronik (PSE) dalam mengidentifikasi sistem yang berpotensi terdampak.

"Kami berupaya proaktif untuk tidak menunggu insiden terjadi," kata Prabaswari kepada NadiKabar.com pada Selasa (3/11).

Menurutnya, BSSN juga menerapkan pola kerja yang sama untuk kerentanan lain seperti Node.js. Pihaknya akan memantau, menilai dampaknya bagi aset di Indonesia serta mengomunikasikan langkah perbaikan kepada pengelola sistem.

Mengutip situs resmi untuk Node.js, kode ini merupakan "mesin" yang membuat bahasa pemrograman JavaScript dapat berjalan di komputer atau server, bukan hanya di dalam peramban web seperti Google Chrome.

Meski demikian, Prabaswari menegaskan tanggung jawab untuk memperbarui perangkat lunak atau patching berada pada masing-masing pengelola sistem. Langkah ini beriringan dengan pendampingan BSSN melalui notifikasi, panduan serta asistensi teknis.

"Karena itu, kolaborasi BSSN dan PSE menjadi kunci. Di tengah kecepatan temuan, termasuk yang dibantu AI, kemampuan mendeteksi dan menambal harus bergerak lebih cepat lagi," ujar Prabaswari.

Sebagai informasi, AI telah mengungkap serangkaian kerentanan baru pada perangkat lunak dalam pekan yang sama dengan insiden PHP.

Menurut laporan Reuters, sejumlah kerentanan turut diungkap pada sebuah perangkat lunak untuk layanan streaming sekaligus alternatif PHP dan Plex, yaitu Node.js.

Selain itu, terjadi sejumlah kebocoran data yang berkaitan dengan platform pengembangan perangkat lunak, yaitu LiteLLM.

Temuan lainnya mengungkap bahwa otoritas sertifikat digital India bernama eMudhra menggunakan kunci kriptografi yang lemah. Kondisi ini berpotensi membahayakan pengguna internet di berbagai belahan dunia.

"Jika dalam satu pekan saja kita melihat empat atau lima kejadian seperti ini, saya memperkirakan akan ada lebih banyak kejadian serupa," kata Patrick Garrity, seorang peneliti dari VulnCheck, dikutip dari CNA, Jumat (23/10).

Prabaswari menilai kasus LiteLLM menunjukkan bahwa pembaruan dari sumber terpercaya dapat disusupi.

Sementara itu, menurutnya, kasus eMudhra menunjukkan kelemahan pada penyedia sertifikat dapat berdampak lintas negara. Pasalnya, sertifikat palsu berpotensi digunakan untuk menyamar sebagai situs legal.

"Kabar baiknya, browser utama sudah mencabut kepercayaan terhadap sertifikat bermasalah tersebut. Masyarakat cukup memastikan browser dan sistem operasinya selalu diperbarui," kata Prabaswari.

Prabaswari turut mengungkap potensi dampak dari insiden tersebut terhadap ekosistem digital di Indonesia, yaitu apakah ekosistem menggunakan teknologi yang terdampak dan seberapa cepat celahnya ditutup.

"Dampaknya bergantung pada dua hal, yaitu apakah ekosistem memakai teknologi yang terdampak, dan seberapa cepat celahnya ditutup," ungkap Prabaswari.

Pada sistem pemerintah, ia menyebut terdapat sejumlah aspek yang perlu diwaspadai seperti penggunaan perangkat lunak yang belum diperbarui, ketergantungan pada komponen pihak ketiga seperti pustaka sumber terbuka (open-source libraries) serta kepercayaan terhadap infrastruktur sertifikat digital.

"Untuk sistem pemerintah, sejauh ini masih terus dilakukan pemantauan untuk pembaruan browser dan sistem operasi tersebut," kata Prabaswari.

BSSN menyiapkan langkah awal yang perlu dilakukan ketika terjadi insiden keamanan siber. Berikut langkah-langkahnya.

Lebih lanjut, BSSN turut mengungkap langkah mitigasi untuk menangani kasus tersebut. Berikut langkah-langkahnya.

1. Inventarisasi aset, mencakup seluruh sistem, perangkat lunak, komponen pihak ketiga dan dependensi yang digunakan, sebagai dasar pemetaan risiko keamanan.

2. Perbarui perangkat lunak secara berkala dan hentikan penggunaan versi yang sudah tidak didukung (End of Life/EOL). Apabila pembaruan belum dapat dilakukan sementara sistem masih digunakan untuk mendukung proses bisnis, pengelola dapat menerapkan pembatasan akses melalui jaringan internal menggunakan VPN (Virtual Private Network) sebagai langkah mitigasi sementara.

3. Kelola rantai pasok perangkat lunak dengan memverifikasi sumber, keaslian dan integritas paket perangkat lunak, sebelum digunakan dan diimplementasikan ke dalam sistem.

4. Terapkan pengendalian akses dan kredensial melalui pembatasan hak akses berdasarkan kebutuhan (least privilege) serta lakukan rotasi kredensial apabila terdapat indikasi kebocoran atau kompromi.

5. Pantau sertifikat digital, termasuk perkembangan pencabutan kepercayaan (distrust) oleh browser dan penyedia sertifikat, untuk memastikan sertifikat yang digunakan tetap valid dan terpercaya.

6. Terapkan prinsip keamanan sejak perancangan (security by design) dan bangun ketahanan arsitektur sistem melalui kemampuan mendeteksi, merespons, mengisolasi, serta memulihkan sistem secara cepat ketika terjadi insiden.