Hal itu karena karakter kerja ojol sangat beragam, ada yang bergantung pada satu aplikasi, ada pula yang menggunakan beberapa platform sekaligus sambil menjalankan usaha lain.
"Ada pengemudi yang ingin tetap memiliki kebebasan menentukan kapan bekerja, menggunakan platform mana, bahkan menjalankan aktivitas ekonomi lainnya. Karakter seperti ini perlu diperhitungkan ketika pemerintah menentukan status hukum pengemudi," ujar Rizal.
Ia mengatakan fenomena itu sebagai bagian dari dinamika perumusan kebijakan publik, merujuk pada teori advocacy coalition framework.
Dalam kerangka itu, berbagai kelompok dengan kepentingan berbeda turut memengaruhi arah kebijakan dan KSOS menjadi salah satu suara yang membawa perspektif kemandirian pengemudi.
