NADIKABAR.COM — Aparatur Sipil Negara (ASN) Malaysia dilarang menggunakan aplikasi navigasi Waze saat menjalankan tugas resmi. Larangan yang berlaku sejak 21 Oktober 2026 ini diberlakukan karena kekhawatiran pemerintah terhadap keamanan data pengguna dan potensi penyalahgunaan informasi oleh Israel.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat Komite Keamanan Siber Nasional (JKSN) pada 20 Oktober 2026 yang dipimpin langsung Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Dilansir dari Malay Mail, Kamis (22/10/2026), Sekretaris Utama Pemerintah Malaysia Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar telah menginstruksikan seluruh kementerian, departemen, dan lembaga pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan tersebut.
Meski demikian, larangan Waze hanya berlaku ketika ASN menjalankan tugas resmi. Pemerintah juga menganjurkan pegawai negeri menghapus aplikasi tersebut dari perangkat pribadi untuk mengurangi potensi pengumpulan data lokasi di luar jam kerja.
Dilansir CNBC Indonesia, pemerintah Malaysia menyoroti status Waze Mobile Ltd, perusahaan pengembang Waze yang didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum Israel. Ketentuan penggunaan aplikasi tersebut juga menyebutkan bahwa sengketa terkait layanannya tunduk pada yurisdiksi hukum Israel.
Menurut pemerintah, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan informasi sensitif, terutama data lokasi dan pergerakan pengguna.
Waze diketahui mengumpulkan berbagai informasi, termasuk lokasi GPS, rute perjalanan, alamat IP, serta data perangkat. Informasi tersebut berpotensi digunakan untuk memetakan pola aktivitas dan pergerakan pengguna apabila dikumpulkan dan dianalisis secara berulang.
Namun, pemerintah Malaysia mengakui belum ada bukti bahwa Waze melakukan analisis semacam itu terhadap penggunanya. Kebijakan larangan diambil sebagai langkah pencegahan terhadap potensi risiko keamanan data.
Sebagai informasi, Waze merupakan aplikasi navigasi yang berasal dari Israel dan telah diakuisisi Google pada 2013.
Menanggapi kebijakan Malaysia, Waze membantah tuduhan bahwa aplikasinya mengumpulkan informasi sensitif pemerintah atau memungkinkan pihak lain mengeksploitasi data pribadi pengguna.
"Waze beroperasi berdasarkan kebijakan privasi ketat yang melindungi data pengguna dan mematuhi standar perlindungan data global," kata juru bicara Waze kepada Reuters.
Sebagai pengganti Waze, Anwar Ibrahim mendorong penggunaan aplikasi navigasi lokal bernama TuJu. Aplikasi tersebut dikembangkan Otoritas Jalan Raya Malaysia (LLM) bekerja sama dengan Prosignal Consortium Sdn Bhd.
TuJu resmi diluncurkan pada 26 November 2025 dan tersedia untuk perangkat Android maupun iPhone melalui Google Play Store dan Apple App Store.
Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur navigasi, mulai dari pencarian rute perjalanan, informasi jarak tempuh, perkiraan waktu tiba atau estimated time of arrival (ETA), hingga kondisi lalu lintas secara real-time.
Pengguna juga dapat mengakses informasi tarif tol, lokasi tempat istirahat, kamera CCTV lalu lintas, serta layanan bantuan darurat di jalan raya.
Selain TuJu, pemerintah Malaysia turut mencantumkan PINTAZ sebagai alternatif aplikasi navigasi lokal.
Kendati demikian, pemerintah menegaskan tidak memberlakukan larangan Waze secara menyeluruh kepada masyarakat umum. Warga Malaysia tetap memiliki kebebasan memilih aplikasi navigasi yang digunakan, meski dianjurkan mempertimbangkan aspek keamanan data pribadi.
