Ia juga menyoroti perlunya kejelasan koordinasi pemerintah. Presiden Prabowo sebelumnya menunjuk Danantara untuk memimpin kerja sama tersebut, sementara Menteri ESDM kini meminta Danantara menolak lobi terkait proyek ekspor listrik.
Dari sisi pasokan, Yusuf menyebut kapasitas bersih PLN per Maret 2026 mencapai 71 GW dengan cadangan daya 39 persen. Meski sejumlah sistem lokal masih menghadapi keterbatasan, ia menilai belum terlihat kekurangan pasokan secara nasional.
Yusuf memperkirakan proyek ekspor listrik berpotensi menghasilkan investasi lebih dari US$10 miliar dan devisa sekitar US$700 juta hingga US$1,1 miliar per tahun. Namun, manfaat ekonominya bergantung pada harga jual dan struktur kontrak.
Terkait ketergantungan energi, Yusuf menyebut gas pipa dari Indonesia dan Malaysia hanya mencakup sekitar 43 persen impor gas Singapura. Pemangkasan pasokan kali ini juga disebut kurang dari 2 persen kebutuhan harian negara tersebut. Singapura masih dapat mencari alternatif melalui LNG global, meski dengan biaya lebih tinggi.
Yusuf juga meragukan larangan ekspor melalui negara transit dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Menurutnya, royalti dan bea keluar dihitung berdasarkan harga acuan dan volume ekspor, bukan jalur pelayaran.
Jika persoalannya adalah transfer pricing melalui perusahaan dagang, pemerintah sebaiknya memperkuat pengawasan harga, penegakan pajak, dan kewajiban penempatan devisa.
"Jika masalahnya adalah transfer pricing melalui perusahaan dagang, solusinya terletak pada pengawasan harga, penegakan pajak, dan kewajiban penempatan devisa, bukan pada perubahan rute fisik," ujarnya.
Ia mengingatkan perubahan skema perdagangan dapat memicu renegosiasi kontrak, sengketa, dan kenaikan biaya logistik. Rencana penyaluran ekspor melalui satu pintu di bawah Danantara Sumberdaya Indonesia juga perlu dirancang hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi monopoli.
Menurut Yusuf, investor menjadikan kepastian kontrak sebagai pertimbangan utama. Ketika pemangkasan pasokan dinilai dapat digunakan sebagai instrumen tekanan politik, persepsi risiko investasi bisa meningkat. Kondisi ini menjadi perhatian di tengah rupiah yang berada di atas Rp18.100 per dolar AS dan arus modal keluar yang masih berlangsung.
Yusuf juga mengingatkan ketegangan dapat merembet ke hubungan ekonomi yang lebih luas. Singapura merupakan salah satu sumber investasi asing terbesar bagi Indonesia sekaligus pusat pembiayaan banyak korporasi domestik. Indonesia juga mengimpor produk minyak dalam jumlah besar dari negara tersebut.
Batam dan Bintan, menurutnya, kemungkinan menjadi wilayah pertama yang merasakan dampak apabila ketegangan meningkat. Meski demikian, jalur diplomasi masih terbuka dan perlu dimanfaatkan untuk meredakan persoalan.
Terakhir, Yusuf menilai daya tawar energi Indonesia memang ada, tetapi terbatas. Jika terlalu sering digunakan sebagai alat tekanan, Singapura justru akan semakin terdorong mempercepat diversifikasi pasokan.
"Daya tawar yang lebih berkelanjutan justru berada pada kerja sama listrik hijau. Singapura membutuhkan energi rendah karbon, sedangkan Indonesia membutuhkan investasi, teknologi, dan pasar," ujarnya.
Ia menyarankan persoalan kabut asap diselesaikan melalui penegakan hukum terhadap korporasi pembakar lahan, termasuk yang terafiliasi dengan kelompok usaha asing. Menurutnya, pendekatan tersebut lebih tepat dibandingkan membatasi kerja sama energi yang berpotensi merugikan investasi dan kredibilitas Indonesia sebagai mitra dagang.
