"Semangat Presiden sudah jelas, sumber daya benih lobster harus kita jaga dan pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan harus dihentikan. Karena itu, pengawasan di pintu-pintu keluar harus semakin kuat," tuturnya.
Menurut dia, penanganan terhadap temuan BBL juga perlu dilakukan secara terpadu bersama aparat penegak hukum.
Barantin siap mendukung upaya tersebut dengan data, hasil pemeriksaan, dan penguatan pengawasan di pintu pemasukan maupun pengeluaran.
"Pengawasan tidak boleh berhenti hanya pada pengamanan barang. Jika terdapat jaringan di belakangnya, harus ditelusuri bersama aparat penegak hukum," tegas Karding.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, sebelumnya menyatakan pembentukan Satgas P2BBL menjadi landasan bagi penegakan hukum yang lebih terpadu dan terkoordinasi. Satgas diharapkan mampu menyatukan sumber daya, informasi, dan tindakan antarlembaga.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan pembentukan Satgas diarahkan untuk memperbaiki tata kelola lobster. Tujuan lainnya adalah mendukung pengembangan industri budidaya lobster nasional dan kesejahteraan nelayan.
BBL yang ditemukan dalam kondisi hidup selanjutnya diproses untuk dilepasliarkan kembali di lokasi yang direkomendasikan instansi berwenang.
