NADIKABAR.COM — Badan Karantina Indonesia (Barantin) menggagalkan pengeluaran sekitar 180.000 ekor benih bening lobster (BBL) dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Batam, Jumat (13/11). Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas pengeluaran ilegal BBL.

Petugas Karantina bersama Aviation Security (Avsec) menemukan ratusan ribu BBL itu di dalam dua koper berwarna abu-abu dan biru. Kedua koper telah masuk ke sistem penanganan bagasi di Terminal 2E.

Koper tersebut terdaftar sebagai bagasi milik dua penumpang berdasarkan label yang terpasang saat check-in. Namun, petugas tidak menemukan keduanya ketika mencari di ruang tunggu. Petugas memperoleh identitas berinisial HP dan PS dari data pada bagasi dan manifes penerbangan.

Suryana, yang mendapat penugasan membantu Ketua Tim Karantina Ikan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten, mengatakan penemuan bermula sekitar pukul 06.00 WIB. Saat itu, petugas bandara memeriksa bagasi menggunakan mesin X-ray.

Dari tampilan X-ray, petugas melihat isi koper didominasi objek organik berwarna oranye dengan pola bintik-bintik. Petugas Avsec kemudian berkoordinasi dengan petugas Karantina untuk memastikan isi bagasi. Setelah koper dibuka, petugas menemukan seluruh isinya berupa BBL yang dikemas di dalam kantong plastik.

"Benih lobster ditempatkan pada kain menyerupai kasa atau bahan filter akuarium yang dibuat lembap, kemudian digulung dan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang diberi oksigen," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/11).

Dengan metode tersebut, benih lobster tidak direndam dalam banyak air, tetapi tetap memperoleh kelembapan selama perjalanan. Petugas menemukan 90 kantong di dalam dua koper itu.

Hasil penghitungan menunjukkan setiap kantong berisi sekitar 2.000 ekor BBL. Komoditas tersebut rencananya dibawa ke Batam menggunakan penerbangan Super Air Jet IU 850.

"Dengan total 90 kantong, jumlah benih bening lobster yang diamankan diperkirakan mencapai 180.000 ekor. Seluruh BBL ditemukan masih dalam kondisi hidup," jelas Suryana.

Dua koper diamankan dan dibawa ke Satuan Pelayanan Karantina Soekarno-Hatta untuk penghitungan dan penanganan lebih lanjut. Karantina juga berkoordinasi dengan Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk menelusuri dua orang yang tercatat sebagai pemilik bagasi.

Pengungkapan ini terjadi di tengah penguatan kebijakan pemerintah. Presiden Prabowo sebelumnya menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026 sebagai dasar pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL).

Satgas tersebut dibentuk untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyelundupan BBL sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia. Pemberantasan jaringan menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

Pemerintah juga mendorong penguatan koordinasi antarlembaga agar penanganan tidak berhenti pada pengamanan komoditas atau pembawa barang di lapangan. Penanganan diharapkan dapat menjangkau jaringan yang berada di belakang aktivitas tersebut.

Kepala Barantin, Abdul Kadir Karding, menegaskan pengawasan di pintu-pintu pengeluaran menjadi bagian penting dari upaya menjaga sumber daya hayati Indonesia.

"Semangat Presiden sudah jelas, sumber daya benih lobster harus kita jaga dan pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan harus dihentikan. Karena itu, pengawasan di pintu-pintu keluar harus semakin kuat," tuturnya.

Menurut dia, penanganan terhadap temuan BBL juga perlu dilakukan secara terpadu bersama aparat penegak hukum.

Barantin siap mendukung upaya tersebut dengan data, hasil pemeriksaan, dan penguatan pengawasan di pintu pemasukan maupun pengeluaran.

"Pengawasan tidak boleh berhenti hanya pada pengamanan barang. Jika terdapat jaringan di belakangnya, harus ditelusuri bersama aparat penegak hukum," tegas Karding.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, sebelumnya menyatakan pembentukan Satgas P2BBL menjadi landasan bagi penegakan hukum yang lebih terpadu dan terkoordinasi. Satgas diharapkan mampu menyatukan sumber daya, informasi, dan tindakan antarlembaga.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan pembentukan Satgas diarahkan untuk memperbaiki tata kelola lobster. Tujuan lainnya adalah mendukung pengembangan industri budidaya lobster nasional dan kesejahteraan nelayan.

BBL yang ditemukan dalam kondisi hidup selanjutnya diproses untuk dilepasliarkan kembali di lokasi yang direkomendasikan instansi berwenang.