NADIKABAR.COM — Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkap modus dugaan penyalahgunaan beras subsidi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikemas ulang menjadi beras dalam karung berukuran 50 kilogram.
Dalam kasus ini, seorang mitra Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog diduga memesan beras sebanyak 4 ton dalam sehari selama dua hari berturut-turut sehingga total pembelian mencapai 8 ton.
"Dua hari berturut-turut pesannya 4 ton. Nah, ini makanya lagi kami sedang dalami," ujar Rizal dalam konferensi pers di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (29/10).
Rizal menjelaskan kasus tersebut terungkap setelah pihaknya menerima informasi mengenai penangkapan pelaku pengemasan ulang atau repacking beras SPHP.
Penangkapan pertama dilakukan di kawasan Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur, kemudian penyelidikan berlanjut ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).
Dari penelusuran nomor polisi truk yang mengangkut beras, Bulog memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) di kantor Bulog DKI Jakarta serta dokumen surat jalan. Penelusuran itu kemudian mengarah kepada pemilik RPK yang tercatat membeli beras melalui aplikasi Klik SPHP.
Rizal menyebut orang yang diduga terlibat berinisial RH. Ia merupakan wiraswasta yang terdaftar sebagai mitra RPK Bulog sejak 27 Agustus 2026.
Bulog kemudian berkoordinasi dengan Polres Jakarta Timur untuk menyerahkan RH kepada kepolisian guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
"Yang bersangkutan adalah wiraswasta, dan bersangkutan terdaftar menjadi RPK Bulog," ujar Rizal.
Rizal menjelaskan aturan pemesanan beras SPHP menetapkan kuantum sekitar 2-4 ton dalam sekali pesan untuk setiap RPK.
Menurut dia, secara umum penjualan hingga 4 ton dalam seminggu sudah tergolong tinggi. Karena itu, pemesanan 4 ton selama dua hari berturut-turut dinilai perlu ditelusuri, termasuk mengapa transaksi tersebut tidak terdeteksi lebih awal oleh petugas yang menerima pesanan.
"Lazimnya rata-rata seminggu itu udah paling hebat bisa jual 4 ton," ujar Rizal.
Selain RH, Bulog masih mendalami kemungkinan keterlibatan pegawai internal dalam kasus tersebut. Rizal mengatakan perusahaan telah membentuk satuan tugas terpadu bersama kepolisian untuk menelusuri dugaan penyimpangan, termasuk kemungkinan adanya pihak internal yang membantu atau membiarkan praktik itu berlangsung.
Bulog juga menonaktifkan enam pegawai yang bertanggung jawab di wilayah DKI Jakarta, mulai dari tingkat kantor wilayah hingga bagian yang menangani bidang terkait. Sementara itu, dua pejabat dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) turut dinonaktifkan.
Rizal menegaskan penonaktifan dilakukan sebagai langkah sementara selama pemeriksaan, bukan penetapan bahwa mereka telah terbukti bersalah.
"Kalau yang bersangkutan masih ada di dalam, takutnya kan nanti bukti-buktinya bisa dihilangkan. Jadi dinonaktifkan dulu yang bersangkutan, sampai betul-betul terbukti atau tidak," tegasnya.
Bulog juga membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menertibkan penyaluran beras pemerintah dan memeriksa RPK di seluruh Indonesia.
Pemeriksaan akan menyasar mitra yang memiliki pola pemesanan melebihi kuantum atau terlalu sering dalam waktu berdekatan. Jika ditemukan pegawai Bulog terlibat, Rizal menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti sesuai aturan dan proses hukum.
Untuk membuka saluran pelaporan, Bulog turut menyediakan layanan pengaduan bernama BELLA alias BULOG Intelligent Assistant yang terhubung dengan pengawas internal perusahaan. Masyarakat diminta melaporkan apabila mengetahui dugaan pelanggaran yang melibatkan pegawai Bulog.
