NADIKABAR.COM — Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI), Fauzan Zidni, mengakui bahwa industri film nasional kekurangan banyak talenta perfilman, meskipun ribuan orang lulus dari perguruan tinggi dan sekolah vokasi perfilman setiap tahunnya.
"Penulis naskah," kata Fauzan soal talenta yang paling dibutuhkan industri perfilman Indonesia saat ini, saat berbincang dengan NadiKabar.com di sela acara Motion Picture Association (MPA): Indonesia Success Story pada Kamis (22/10). "Kita butuh lebih banyak orang-orang kompeten, penulis-penulis yang lebih kompeten."
Saat mengisi sesi panel bertajuk Building Capacity for the Future: Talent, Technology and Sustainable Growth in Indonesia's Screen Industry di acara tersebut, Fauzan mengakui Indonesia memiliki ribuan lulusan sekolah perfilman setiap tahunnya, belum termasuk mereka yang mempunyai kemampuan dan belajar film secara informal.
Namun dari ribuan orang tersebut, ia mengatakan "tak sampai lima persen masuk ke industri." Fauzan mengisahkan semasa ia bekerja di Disney Indonesia beberapa tahun lalu, ia sempat kebingungan mencari talenta lokal Indonesia yang mau membuat konten untuk platformnya.
"Industri film itu tertutup, enggak pernah ada open recruitment. Berbeda kalau misal mau menjadi wartawan, kan ada open recruitment, tapi industri film enggak pernah melakukan itu," kata Fauzan soal alasan hanya sedikit lulusan sekolah perfilman masuk ke industri.
"Biasanya produser cuma hire kepala-kepalanya saja untuk tiap departemen, kemudian kepala-kepala itu memilih timnya sendiri," paparnya. "Dia milih akhirnya kan juga memang yang punya kedekatan, senior-juniornya di kampus, dan sebagainya."
Kondisi itu kemudian mendorong lebih banyak lulusan sekolah atau pendidikan perfilman untuk bekerja di luar industri perfilman tapi yang masih bersinggungan dengan kemampuan mereka, seperti media, agensi, atau bidang komunikasi.
Fenomena itu, ditambah dengan pasar film yang terus berkembang serta dorongan produksi konten lokal yang meningkat, diduga ikut menciptakan situasi Indonesia kekurangan talenta perfilman bahkan hampir di setiap sektor.
"Talentnya ada banyak cuma untuk technical department kayak DOP, artistic, kemudian semualah kayak editor, penulisan, segala macam itu kita butuh lebih banyak talent lagi," kata Fauzan.
"Untuk sutradara juga, kita juga butuh lebih banyak sutradara lagi. Produser juga seperti itu, jumlah produser yang ada di Indonesia enggak tumbuh terlalu banyak. Jadi semua ini, ya akhirnya dari talent manajemen yang kita butuhkan untuk lebih banyak lagi," lanjutnya.
Program magang yang digelar oleh pemerintah beberapa tahun terakhir sebenarnya ikut membantu industri perfilman dalam merekrut tenaga-tenaga baru. Namun sayangnya, kata Fauzan, tak banyak perusahaan film yang lolos standar untuk program tersebut.
Fauzan memaparkan, ada banyak faktor yang memengaruhi, terutama dari pemenuhan aturan ketenagakerjaan yang membuat kebanyakan production house (PH) selain studio besar, sulit untuk bisa bergabung dalam program tersebut.
Maka dari itu, BPI sebagai lembaga yang ikut merumuskan jalannya perfilman Indonesia sudah mengusulkan sejumlah perubahan aturan ketenagakerjaan industri perfilman dalam revisi UU Perfilman yang saat ini sedang digodok bersama Kementerian Kebudayaan.
Beberapa hal berkaitan tenaga kerja perfilman yang akan diatur dalam RUU tersebut mulai dari kewajiban dasar, pendidikan, peningkatan kompetensi, hingga perlindungan tenaga kerja film.
Selain dari RUU, BPI juga berupaya meningkatkan kompetensi insan perfilman lokal dengan mencari dan mengajak mereka untuk menempuh pelatihan atau pendidikan di negara yang sudah memiliki ekosistem perfilman yang sudah terbangun.
Fauzan mengakui bahwa negara-negara seperti Korea Selatan melalui badan perfilmannya juga memiliki program pelatihan atau kerja sama yang bisa dilakukan insan perfilman, dan selalu ada orang Indonesia yang ikut.
"Cuma memang skalanya kalau itu kan sedikit ya, cuma satu atau dua saja lah," kata Fauzan. "Namun kalau misalnya ini, ya kayak dulu bapak-bapak kita tuh yang membangun industri film, semuanya sekolah dibiayai negara ke luar negeri. Dan [sekarang] mekanismenya ada di LPDP."
"Sekarang kita nyari muridnya yang mau kesana. Itu masalahnya, cari talentnya. Siapa yang mau sekolah? Karena [kebanyakan] inginnya syuting. Tapi kita tetap butuhnya [talenta] itu ditingkatkan jadi [misalnya menjadi] lulusan La Femis [Prancis], atau lulusan USC [School of Cinematic Arts Los Angeles]."
