Teja menjelaskan sektor mitigasi kebencanaan tidak hanya dianggarkan oleh BPBD Bali saja. OPD lain juga memiliki anggaran untuk kebencanaan. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKIM) Bali misalnya yang mempunyai anggaran untuk membangun infrastruktur agar tidak terkena banjir. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bali juga perlu dana untuk membangun sekolah agar tidak mudah roboh.
"Tetapi khusus untuk BPBD karena fungsinya mengorkestrasi semuanya, dia juga butuh dana. Nah untuk BPBD, maka saya bilang kalau provinsi Rp 29 miliar cukup karena tugas saya mengorkestrasi itu saja. Tidak perlu saya dikasih Rp 50 miliar," jelas Teja.
Teja juga menyoroti proyeksi anggaran kebencanaan di kabupaten/kota. Pasalnya, total anggaran dari sembilan kabupaten/kota hanya Rp 13 miliar saja. Bangli merupakan kabupaten terkecil dalam menganggarkan anggaran kebencanaan, yakni Rp 195 juta.
