"Kemudian kita mendorong bagaimana pemanfaatan lahan hutan, lahan kebun, lahan produktif yang lebih dimaksimalkan terkait dengan agrowisata, agroedukasi, agroforestri, pokoknya ada manfaat ekonomi lainnya tanpa merusak lingkungan," ucap Ono.
Bagi Ono, pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan tidak semestinya dipertentangkan. Kawasan tersebut tetap dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat selama pemanfaatannya tidak mengorbankan daya dukung lingkungan.
"Karena apa? Karena kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat lebih baik, ekonomi rakyat juga harus tumbuh terutama masyarakat yang hidupnya bersentuhan langsung dengan kawasan hutan, dengan kawasan perkebunan, dan kawasan pertanian abadi misalnya, pertanian produktif. Jadi ya harus benar-benar dimanfaatkan maksimal," tuturnya.
Ono mengakui DPRD Jabar hingga kini belum mendapatkan informasi resmi mengenai rencana pembukaan kembali kawasan wisata tersebut.
"Belum. Maka setelah informasi ini pasti kami akan tindaklanjuti. Ya terutama teman-teman di Komisi 2 dan Komisi 4 ya yang menangani terkait dengan kehutanan, terkait dengan lingkungan hidup. Ya paling tidak mereka meminta info kepada pemerintah pusat ya seperti apa progres terakhirnya," katanya.
Ia juga menilai pengelola tidak mungkin begitu saja membuka kembali kegiatan wisata tanpa memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, Ono menegaskan DPRD perlu mengetahui secara terbuka apakah seluruh persyaratan tersebut sudah dipenuhi.
"Tapi di sisi lain pun, Eiger juga kan pastinya tidak serta-merta mereka buka tanpa ada juga regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga pastinya mereka juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi regulasi tersebut," ujar dia.
Senada, Ketua Komisi II DPRD Jabar Bambang Mujiarto mengatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai rencana pembukaan kembali kawasan tersebut.
"Kalau sampai sekarang kita masih belum dapat informasi, sampai dengan hari ini nih. Bahwa kemudian ada rencana dibuka kembali akan kegiatan tersebut, kami masih belum dapat informasi," ungkap Bambang.
Bambang mengingat kembali dinamika kasus tersebut ketika pemerintah turun langsung melakukan penanganan. Saat itu, persoalan kepastian status dan jaminan dari pemerintah menjadi salah satu hal yang dibahas dalam audiensi di DPRD.
