"Namun memang betul pada waktu awal-awal itu pernah ada audiensi ke DPRD. Dan waktu itu kan terbuka yang pada prinsipnya, bahwasanya perlu ada jaminan dari pemerintah pada waktu itu kan. Apakah statusnya tetap diperbolehkan atau tidak diperbolehkan," terangnya.
Karena itu, Bambang meminta kabar pembukaan kembali tersebut terlebih dahulu diverifikasi. DPRD juga ingin mengetahui dasar keputusan pemerintah apabila kawasan tersebut benar-benar kembali beroperasi.
"Kalau pun kemudian ada rencana ataupun wacana untuk buka kembali, maka kita perlu cross check dulu informasi ini valid atau tidak. Kemudian apa yang menjadi alasan dari pemerintah itu sendiri, terutama dari Pemprov," jelasnya.
Menurut Bambang, pemerintah memang menghadapi dilema tim redaksi mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan. Sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk membuka lapangan pekerjaan, tetapi tidak boleh mengorbankan alam.
"Adapun di sektor pariwisata ini sangat menjanjikan di Jawa Barat namun juga jangan sampai merusak lingkungan dan alamnya. Sepanjang semua tata nilai dan aturan ini ditempuh dan tidak merugikan masyarakat luas serta tidak merusak alam rasanya perlu dipertimbangkan," ujarnya.
Yang paling penting, kata Bambang, pemerintah harus memberikan kepastian hukum. Baik masyarakat maupun pelaku usaha membutuhkan kejelasan mengenai status kawasan dan izin yang berlaku.
"Tapi yang jelas, persoalan ini perlu ada ketegasan dari pemerintah terutama pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi sehingga iklim usaha di Provinsi Jawa Barat ini ada kepastian," kata Bambang.
Ia menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan membuka atau menutup kawasan. Harus ada kolaborasi tim redaksi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat agar kepentingan ekonomi berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan.
Bambang pun menegaskan hingga kini Komisi II DPRD Jabar belum menerima informasi mengenai perkembangan izin maupun kewajiban pengelola setelah kawasan tersebut sebelumnya disegel.
"Belum, sampai saat ini masih belum. Nanti kita panggil dinas pariwisata untuk berkoordinasi ya dan juga melakukan pendalaman akan informasi ini," pungkasnya.
