Enam tim tanggap bencana Ditjen Dukcapil bergerak ke tujuh kabupaten terdampak, diantaranya: Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai, Ende, Ngada, Sikka, dan Manggarai Barat. Pola penugasan dibuat fleksibel, satu tim bahkan ada yang menjangkau dua kabupaten sekaligus, yaitu Ngada dan Nagekeo. Petugas membawa alat rekam dan cetak KTP-el, blangko KTP-el, hingga perangkat Starlink, langkah ini diambil demi memastikan layanan kependudukan tetap beroperasi di tengah lumpuhnya jaringan komunikasi di sejumlah lokasi. Kegiatan tersebut sudah berjalan sejak Senin (24/8) hingga Sabtu (29/8).
Tentunya hal itu bukan pekerjaan yang mudah, petugas harus bergerak bolak-balik antar posko, menembus jalanan yang ekstrim lantaran jalanan yang berkelok-kelok tajam dan kondisi jalanan yang bervariasi mulai dari hotmix, jalanan rusak, dan jalan berbatu dengan tetap waspada di tengah ancaman gempa susulan yang terus mengintai. Di Manggarai Timur saja, gempa susulan bermagnitudo 3,8 hingga 5,2 terjadi sebanyak enam kali pada 24, 25, dan 27 Agustus. Meski begitu, meja pelayanan tetap dibuka demi melayani warga.
Manggarai Timur Jadi yang Terbanyak dalam Pemulihan Dokumen
Dari tujuh kabupaten yang dilayani, Manggarai Timur mencatat angka tertinggi dengan 4.507 dokumen berhasil diterbitkan dan dipulihkan. Hasil ini dicapai selama empat hari pelayanan yang tersebar di lima titik posko pengungsian, mencakup Kecamatan Sambi Rampas, Lamba Leda Utara, Lamba Leda Selatan, dan Borong. Rincian pemulihan dokumen meliputi: Kartu Keluarga 1.481 dokumen (layanan terbanyak), KTP-el 981, Layanan Biodata Penduduk 615, Akta Kelahiran 561, Perekaman KTP-el mencapai 506 jiwa.
Pelayanan juga berlangsung di enam kabupaten lainnya. Di Nagekeo-Ngada tim menyelesaikan 719 dokumen. Di Manggarai mencapai 758 dokumen. Pelayanan di Ende tim menyelesaikan 1.451 dokumen. Di Sikka, sebanyak 2.257 dokumen berhasil diterbitkan atau dipulihkan. Sementara di Manggarai Barat, tim berhasil memulihkan 1.533 dokumen meskipun kantor Dukcapil setempat turut berdampak akibat gempa. Demi memaksimalkan layanan, petugas memperkuat sistem jemput bola dengan turun langsung mendatangi posko pengungsian dan desa-desa terdampak.
Teguh menegaskan bahwa dokumen kependudukan memiliki peran penting bagi warga terdampak bencana. KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) sangat dibutuhkan untuk mengakses berbagai bantuan, sementara dokumen pencatatan sipil penting untuk pengurusan administrasi keluarga. Oleh karena itu, seluruh dokumen yang hilang atau rusak akibat bencana diterbitkan kembali tanpa membebani masyarakat.
"Dalam kondisi seperti ini, masyarakat jangan sampai berpikir soal biaya. Dokumen yang hilang atau rusak karena bencana harus kita bantu terbitkan kembali," tegasnya.
