Bagi Dukcapil, tugas ini merupakan bagian dari pemulihan pascabencana. Rumah yang hancur bisa diperbaiki, sarana pelayanan bisa dipulihkan, jaringan komunikasi dapat dibangun kembali. Namun, kepastian atas identitas setiap warga adalah hal mendasar yang harus dipulihkan tanpa menunda.
"Identitas itu melekat pada setiap warga. Ketika dokumennya hilang, negara harus membantu mengembalikan kepastian identitas tersebut," pungkasnya.
Sepanjang operasi di Flores, petugas bekerja dengan cara sederhana, membawa perangkat, mendatangi warga, memeriksa data, lalu menerbitkan kembali dokumen yang dibutuhkan. Tidak selalu di kantor, sering kali di tengah posko pengungsian, tempat warga berusaha menata kembali kehidupan setelah gempa.
Secara keseluruhan, sebanyak 11.225 dokumen kependudukan berhasil diterbitkan dan dipulihkan bagi warga terdampak di tujuh kabupaten. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah situasi darurat sekalipun, pelayanan administrasi kependudukan tidak boleh terhenti.
Ketulusan pelayanan tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, atas respon cepat Dukcapil dalam menjangkau kelompok perempuan dan anak yang menjadi bagian penting dari warga terdampak.
Dukungan serupa ditunjukkan oleh psikolog sekaligus pemerhati anak, yang akrab disapa Kak Seto, yang turun langsung mengunjungi pengungsian di Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, pada Selasa (25/8).
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar dan dokumen identitas bagi lansia, ibu, serta anak-anak di tengah situasi darurat gempa.
