"This is not a game about macho nationalism. Pertarungan di dunia militer sangat beda dari permainan dunia finance," kata Dino.

"Percuma kita gagah hari ini dan sejuta buzzer dikerahkan untuk memaki-maki MSCI dan berteori konspirasi, tapi besok rupiah tumbang ke level Rp22.000, investor kabur, kepercayaan runtuh, ekspor anjlok, harga barang naik, daya beli melemah, rakyat sengsara, dan pemerintah pun bisa gawat," tambahnya.

Dino memperingatkan masalah keuangan tidak boleh diremehkan pemerintah. Ia menyinggung peristiwa saat pemerintahan Presiden Soeharto tumbang akibat krisis moneter yang berubah meluas menjadi multikrisis.

"Yang menumbangkan pemerintah Soeharto, yang waktu itu jauh lebih kuat dari pemerintah sekarang, bukan invasi asing atau kudeta militer, tapi krisis moneter yang berubah menjadi multi krisis," singgung Dino.

"Krisis ekonomi, krisis sosial, krisis keamanan, krisis legitimasi, dan krisis politik," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Dino juga mengingatkan bahwa China pernah berada di posisi ditolak tiga tahun berturut-turut ketika berusaha memasuki level emerging market di MSCI.

"Namun Tiongkok merespons dengan terbuka, menyesuaikan dengan standar MSCI tanpa memaki-maki atau defensif, dan kemudian mereka berhasil masuk di tahun 2018, naik kelas," ujar Dino.

Dino Patti Djalal mewanti-wanti pemerintah soal penurunan status pasar modal RI oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). (NadiKabar.com/Muhammad Naufal)

Dino menawarkan sejumlah solusi yang bisa dipertimbangkan pemerintah Indonesia untuk mengatasi situasi ini.

"Jalankan diskusi intensif dan tertutup dengan MSCI dengan target bulan Juni 2027 skor Indonesia bisa kembali membaik insya Allah mengarah ke satu persen sama dengan Malaysia yang skornya 0,92 persen atau juga Thailand yang skornya 0,97 persen," kata Dino.

Ia meminta agar diskusi tersebut dijalankan serius sebagaimana "nasabah meyakinkan kreditor".

"Yakinkan MSCI dengan kesungguhan dan niat baik kita dan hindari sikap yang terkesan denial, defensif, atau arogan," tuturnya.

Dino melanjutkan bahwa Indonesia juga bisa mencoba untuk memenuhi standar yang diterapkan MSCI selayaknya Indonesia berusaha memenuhi standar yang diterapkan OECD.

"Semua syarat ini akan menjamin transparansi dan akuntabilitas serta ekonomi Indonesia yang sehat," ucapnya.

Lebih lanjut, Dino menyarankan agar pemerintah membentuk Satgas Khusus untuk fokus menangani isu MSCI yang terdiri dari Menko Ekonomi, Menteri Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan OJK.

"Jangan banyak bicara dulu, karena pasar sangat sensitif terhadap celetukan pejabat yang asal bunyi," sarannya.

"Terapkan kebijakan satu pintu, misalnya hanya Ketua OJK atau Menteri Keuangan atau Ketua Bursa Efek Indonesia yang boleh berbicara mewakili pemerintah mengenai MSCI," ucap Dino.

Selain itu, Dino mengimbau agar mobilisasi buzzer dihentikan. Menurutnya, penggunaan buzzer untuk menyerang MSCI tidak berguna karena organisasi tersebut sama sekali tidak akan terpengaruh.

"Terapkan disiplin dan kepekaan yang tinggi terhadap sentimen pasar dalam transaksi saham. Jangan korbankan kepentingan sistemik jangka panjang hanya untuk kepentingan transaksional sesaat," kata Dino.

"Justru jadikan momentum ini sebagai peluang Indonesia untuk membenahi sistem dari dalam, memulihkan kepercayaan investor global, dan membuat pasar modal kita lebih atraktif," pungkasnya.