NADIKABAR.COM — Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman mengusulkan penambahan kuota BBM sebesar 30% kepada pemerintah pusat. Hal ini sebagai langkah mengantisipasi meningkatnya kebutuhan BBM di Sulsel yang memicu antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Usulan tersebut disampaikan Andi Sudirman saat melakukan rapat evaluasi serta monitoring terhadap kebijakan penanganan antrean BBM di Aula Asta Cita Rujab Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026). Rapat itu turut dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, unsur Forkopimda Sulsel dan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan Hiswana Migas Sulsel.
"Alhamdulillah sudah mulai terurai. Tentu kita akan melihat evaluasi tentang bagaimana kemudian permintaan penambahan kuota Sulsel," ujar Andi Sudirman.
Andi Sudirman menuturkan, salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya antrean adalah terjadinya migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Situasi ini turut dipengaruhi akibat adanya disparitas harga.
"Intinya ada migrasi karena disparitas harga tim redaksi subsidi dan nonsubsidi. Sehingga ada migrasi antrean yang tadinya antre nonsubsidi sekarang beralih ke subsidi sehingga terjadi peningkatan," jelasnya.
Di sisi lain, pasokan BBM ke Sulsel telah mengalami peningkatan signifikan. Jika sebelumnya pasokan berada di kisaran 700 KL, kini Pertamina telah meningkatkan suplai hingga mencapai 1.300 KL pada kondisi tertentu.
Kendati begitu, peningkatan pasokan tersebut belum sepenuhnya mengurai antrean karena terjadi peningkatan permintaan.
"Pasokan dari Pertamina sudah cukup tinggi, yang tadinya 700 KL sekarang sudah ada yang 1.300 KL. Akan tetapi antrean tetap meningkat. Maka kami meminta Pertamina melakukan analisis pengaruh migrasi ini untuk mengetahui berapa kuota BBM yang harus ditambahkan ke Sulsel," paparnya.
Pemprov Sulsel juga telah menyampaikan surat usulan penambahan kuota BBM sebesar 30%. Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
Sementara terkait penerapan kebijakan ganjil-genap dan pembelajaran daring, Andi Sudirman menegaskan kebijakan tersebut bersifat sementara dan diberlakukan sebagai langkah untuk mengurai antrean BBM.
"Kebijakan ini kita ambil karena terjadinya antrean yang panjang. Ini bukan kebijakan permanen. Itu tidak lain dilakukan untuk mengurai antrean supaya tetap dapat semua," tegasnya.
Dia mengatakan, kebijakan tersebut akan dicabut secara bertahap setelah kondisi pasokan BBM kembali siap dan antrean dapat dikendalikan. Andi Sudirman berharap situasi bisa kembali normal.
"Ini hanya sementara. Kalau Pertamina sudah siap, kita akan cabut satu per satu. Mulai dari pembelajaran daring ke langsung, termasuk ganjil-genap," pungkasnya.
