ARISE dirancang untuk menyediakan informasi komprehensif mengenai hazard, exposure, vulnerability, kerugian ekonomi, hingga dampak fiskal. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memperkuat perencanaan mitigasi, kesiapan pembiayaan, dan strategi risk transfer sebelum bencana terjadi.
Bagi Pemerintah Pusat, ARISE menjadi salah satu basis kebijakan berbasis bukti dalam menyempurnakan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan pengelolaan keuangan daerah.
Implementasi awal ARISE dilakukan di Provinsi Bali. Selanjutnya, pemerintah bersama UNDRR dan ITB berkomitmen memperluas ke empat provinsi, yaitu Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah.
