"Suara rakyat harus menentukan arah pembangunan, mengawasi penggunaan anggaran, mempertahankan ruang hidup, serta menyampaikan kritik tanpa ketakutan," ujar Namora.
Komite Sadar mengusung lima tuntutan utama dalam aksi demonstrasi kali ini. Pertama, massa mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional atas kasus kebakaran hutan, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan.
Kedua, massa menuntut alokasi APBN dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat dan menghentikan pemborosan anggaran politik berkedok program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Mandiri Pangan (KDMP).
Ketiga menyoroti sektor sosial melalui desakan penurunan biaya pendidikan dan pemerataan akses layanan dasar.
Poin keempat dan kelima, Komite Sadar menuntut penghentian penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan, pemberantasan KKN, pengembalian kebebasan bersuara, penuntasan kasus pelanggaran HAM, serta penghentian praktik militerisasi di ruang sipil.
