Namun, pemanfaatan teknologi tersebut masih menghadapi tantangan ketersediaan energi terbarukan. Gahee menyebut energi terbarukan baru menyumbang sekitar 10 persen dari bauran pembangkit listrik Korea Selatan. Kondisi itu membuat POSCO dan produsen baja lainnya kesulitan memperoleh pasokan energi bersih yang cukup.

Menurutnya, pembenahan aturan pasar listrik diperlukan agar teknologi baterai dan produksi baja rendah emisi dapat beroperasi secara ekonomis.

"Untuk memproduksi baja hijau, serta mengembangkan dan mengekspor teknologi baterai yang dapat menguntungkan pasar, Indonesia dan Korea perlu memperbaiki aturan pasar listrik agar teknologi tersebut memperoleh kompensasi yang memadai," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo mengatakan kerja sama baterai antara RI dan Korea Selatan dapat diarahkan untuk mendukung integrasi PLTS dengan sistem penyimpanan energi baterai atau battery energy storage system (BESS).

Korea Selatan tawarkan kerja sama ekspor teknologi baterai dan transmisi listrik ke Indonesia. Ini mendukung pengembangan energi terbarukan dan PLTS 100 GW. (FOTO:NadiKabar.com/Adi ibrahim).

Deon mengatakan integrasi PLTS dengan BESS membutuhkan perancangan sistem yang disesuaikan dengan kondisi jaringan listrik di setiap wilayah.

"Untuk mengintegrasikan PLTS dengan sistem penyimpanan baterai agar dapat menjaga stabilitas jaringan listrik, diperlukan analisis dan desain sistem yang disesuaikan dengan masing-masing wilayah integrasi. Untuk pembangkit diesel, misalnya, dibutuhkan konfigurasi PLTS dan BESS yang berbeda," ucap Deon.

Selain itu, kerja sama dapat diarahkan untuk memperkuat rantai pasok dan kapasitas manufaktur baterai dalam negeri. Deon menilai kebutuhan baterai untuk penyimpanan energi listrik berbeda dengan baterai kendaraan listrik.

Baterai kendaraan listrik membutuhkan performa tinggi, sedangkan baterai penyimpanan energi lebih mengutamakan biaya yang rendah dengan tetap mampu memenuhi kebutuhan layanan jaringan listrik.