NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Pangan RI (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) melakukan serangkaian pertemuan bilateral strategis di Uzbekistan untuk memperkuat kerja sama ketahanan pangan, perdagangan dan investasi, sekaligus membuka peluang kolaborasi dalam transformasi ekonomi hijau dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Pertemuan berlangsung dengan Wakil Perdana Menteri (PM) Uzbekistan Bidang Investasi, Industri dan Perdagangan Jamshid Khodjaev serta Ketua Komite Nasional Ekologi dan Perubahan Iklim Uzbekistan yang juga Penasihat Presiden Bidang Lingkungan Hidup, Aziz Abdukhakimov.

Dalam pertemuan dengan Wakil PM Uzbekistan Bidang Investasi, Industri dan Perdagangan Jamshid Khodjaev, Zulhas menyampaikan perkembangan ketahanan pangan Indonesia.

Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan, tidak lagi mengimpor beras sejak 2025, serta mencatat kenaikan produksi beras 13,54% dan jagung 9,34%. Cadangan beras pemerintah mencapai 4.579.788 ton, tertinggi sepanjang sejarah.

Capaian tersebut menjadi modal untuk memperluas kerja sama perdagangan dan investasi. Kedua pihak membahas peluang perdagangan produk pertanian, termasuk potensi pasokan buah kering dari Uzbekistan ke pasar Indonesia dengan tetap memenuhi persyaratan keamanan pangan.

Penguatan hubungan ekonomi juga didukung proses negosiasi Indonesia-Uzbekistan Free Trade Agreement (IU-FTA) yang diluncurkan pada 2 Maret 2026. Sebagai tindak lanjut konkret, Zulhas dan Khodjaev sepakat akan membentuk Intergovernmental Joint Committee Indonesia-Uzbekistan.

Komite bersama antarpemerintah ini akan menjadi mekanisme untuk menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral serta mengawal pengembangan kerja sama kedua negara agar berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata.

Indonesia turut menyambut rencana pembukaan penerbangan langsung Tashkent-Jakarta untuk memperkuat konektivitas pariwisata dan bisnis. Kerja sama ini diharapkan semakin mendekatkan masyarakat dan pelaku usaha kedua negara.

"Ketahanan pangan merupakan prioritas nasional. Capaian swasembada yang telah kita raih harus menjadi pijakan untuk memperkuat kerja sama, memperluas pasar produk Indonesia, dan membuka peluang investasi yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara," ujar Zulhas, dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/10/2026).

Pada pertemuan dengan Penasihat Presiden Bidang Lingkungan Hidup Uzbekistan Aziz Abdukhakimov pembahasan diarahkan pada pembangunan berkelanjutan, transformasi hijau, dan pengelolaan lingkungan.

Indonesia menyampaikan dampak perubahan iklim semakin nyata dan oleh karenanya kita perlu bekerjasama dalam memperkuat aksi iklim dan membawanya ke forum PBB dan COP31 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Antalya, Turkiye.

Membuka peluang investasi hijau melalui Nilai Ekonomi Karbon pada enam sektor: kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU), energi, limbah, industri, pertanian, dan kelautan.

Salah satu bidang potensial untuk dikembangkan bersama adalah pengolahan sampah menjadi energi atau Waste-to-Energy (WTE). Uzbekistan menargetkan 11 fasilitas WTE dalam 3 tahun ke depan dan Indonesia menargetkan sekurangnya 18 fasilitas WTE beroperasi hingga akhir 2029.

Kedua negara memiliki kepentingan yang sejalan dalam membangun tata kelola persampahan modern dan terintegrasi berbasis ekonomi sirkular. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga berbagi pengalaman rehabilitasi sekitar 2 juta hektare lahan kritis selama 2015-2025, termasuk 90.000 hektare mangrove.

Pemerintah menetapkan sekitar 579 kawasan konservasi seluas 27 juta hektare (Ha), termasuk 48 taman nasional, guna perlindungan keanekaragaman hayati.

"Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Kami melihat peluang kerja sama yang luas dengan Uzbekistan, mulai dari pengelolaan sampah menjadi energi, konservasi dan taman nasional, hingga pertanian berkelanjutan," kata Zulhas.

"Kemitraan ini penting agar pembangunan hari ini tetap menjaga bumi bagi generasi mendatang," sambungnya.

Serangkaian pertemuan ini memperkuat hubungan Indonesia dan Uzbekistan yang telah terjalin selama 34 tahun. Indonesia mendorong hubungan bilateral yang semakin produktif, tidak hanya dalam perdagangan dan investasi, tetapi juga dalam ketahanan pangan, inovasi pertanian, energi bersih, dan perlindungan lingkungan.