NADIKABAR.COM — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui sempat diprotes para pengembang imbas menghentikan sementara layanan sertifikat tanah di sejumlah wilayah. Moratorium sementara layanan sertifikat tanah ini diperuntukkan untuk wilayah yang belum memenuhi kuota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 87%.
"Selama ini, Pak, baik di kabupaten/kota maupun di provinsi, kalau LP2B-nya kurang dari 87%, kami melakukan setop sementara pelayanan sertifikat tanah tersebut di lokasi tersebut. Ini kejam kami. Ini demi kalau kayak gini nggak jalan," ujar Nusron saat rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Nusron menyebut kebijakan moratorium sementara ini mulai diberlakukan pada 22 September 2025 lalu sebagai upaya mengendalikan alih fungsi lahan sawah. Aksi protes ini datang dari sejumlah asosiasi pengembang properti, seperti Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), serta Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA).
