"Kami melakukan moratorium itu pada tanggal 22 September tahun 2025. Sekarang tanggal 11 November, berarti 14 bulan kurang 11 hari, kami melakukan moratorium. Saya mandekkan pelayanan di situ sehingga dampaknya kami didemo berkali-kali oleh Menteri PKP sama asosiasi, baik REI maupun APERSI, HIMPERRA, sering datang ke kantor dan kami belum lakukan," beber Nusron.
Nusron memaparkan, kebijakan pengetatan layanan ini didasarkan pada penegakkan aturan perlindungan lahan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam beleid tersebut, tidak dicantumkan angka persentase spesifik, melainkan hanya merujuk pada LP2B yang ditetapkan oleh Pemda.
Selain itu, Perpres Nomor 12 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2026 yang mematok target nasional minimal sebesar 87% tanpa merinci target per daerah secara kaku, selama target nasional secara keseluruhan berhasil diamankan. Atas hal itu, Nusron meminta agar pemerintah menyepakati pembukaan kembali pelayanan pertanahan bagi wilayah yang belum memenuhi target 87% LP2B.
