NADIKABAR.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah mengadakan Lomba Kampung Pancasila 2026. Kompetisi tingkat kota ini melibatkan 1.360 RW yang tersebar di 153 kelurahan se-Surabaya. Langkah strategis ini menjadi upaya memperkuat semangat gotong royong, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menjadikan momen lomba ini untuk menghidupkan kembali nilai luhur Pancasila dalam keseharian. Menurutnya, budaya gotong royong serta sikap saling tolong-menolong adalah kekuatan warga yang wajib dijaga. "Tujuan Lomba Kampung Pancasila itu adalah kembali lagi mengutamakan gotong royong seperti filosofi Pancasila. Saya berharap dengan kembali kepada Kampung Pancasila ini, maka gotong royong, saling tolong menolong dan menjaga dilakukan di Kota Surabaya," kata Eri pada keterangan tertuilsnya, Senin (21/9/2026).
Eri menyadari berbagai ragam persoalan sosial di tengah masyarakat tidak akan mampu diselesaikan sepihak oleh Pemkot Surabaya. Sinergi seluruh elemen mulai dari tingkat RT, RW, hingga LPMK menjadi fondasi utama dalam membangun kota. "Surabaya maju bukan karena wali kotanya, tapi karena warganya yang ditopang oleh gotong-royong yang menjadi ciri khas Pancasila. Siapa yang bisa menggerakkan adalah RT, RW, LPMK dan seluruh warga Kota Surabaya," ujarnya.
Proses penjurian Lomba Kampung Pancasila bersandar pada empat pilar penilaian utama, yakni lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi, dan sosial budaya. Keempat pilar krusial ini diharapkan mampu diterapkan secara berkelanjutan dalam keseharian warga.
"Insyaallah ketika itu berjalan, maka lingkungan juga akan terjaga, ekonomi akan bergerak, jiwa-jiwa sosial saling membantu akan bergerak. Karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan apa pun itu diselesaikan (sendiri) oleh wali kota," katanya.
Pemkot Surabaya menerjunkan langsung jajaran Perangkat Daerah (PD) sebagai pendamping aktif (pengampu) di setiap kampung. Kehadiran aparat pemerintah dinilai mutlak untuk memberikan teladan nyata, bukan sekadar menyusun kebijakan. "Jadi pemerintah kota itu harus menjadi bagian, bukan hanya memerintah, tapi bagaimana memberikan contoh. Karena itulah setiap PD menjadi pengampu," kata Eri.
"Makanya pengampu itu akan menjaga kampungnya. Bisa tidak dia menjaga lingkungannya, (menjaga) ekonominya bergerak, (menjaga) sosial budayanya berjalan dan (menjaga) gotong royongnya berjalan," sambungnya.
Pemkot dipastikan akan menyiapkan evaluasi ketat terhadap kinerja setiap PD pengampu di lapangan. Eri menegaskan instansi yang gagal membina wilayahnya akan menerima teguran keras berupa tanda bendera hitam.
"Karena pemerintah itu tidak hanya bertugas terkait anggaran dan lainnya, tapi bertugas mengembalikan bagaimana gotong royong, bagaimana jiwa-jiwa Pancasila itu dijalankan, bukan hanya dibaca pada waktu upacara, tapi dijalankan dalam kehidupan sehari-hari," tegasnya.
