NADIKABAR.COM — Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Presiden Prabowo Subianto menilai dua tahun pemerintahannya berada di jalur yang benar hingga respons Komisi I DPR RI soal revisi Undang-Undang Peradilan Militer.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Dua tahun pemerintahan, Prabowo: Kita berada di jalur yang benar

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya berada di jalur yang benar dalam menjalankan berbagai program strategis nasional.

Menurut Kepala Negara, berbagai kebijakan strategis, mulai dari swasembada pangan, penguatan Danantara, hingga penerapan ekspor satu pintu, merupakan langkah penting untuk menjaga kepentingan dan keselamatan bangsa.

"Apa yang kita lakukan ini untuk keselamatan kita. Swasembada pangan, Danantara, ekspor satu pintu. Begitu banyak keberhasilan kita. Jadi, saya minta, jangan kita minder lagi. Kita, we are on the right track," ujar Presiden Prabowo dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

2. Gubernur melantik Asep Surya Atmaja jadi Bupati Bekasi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melantik Asep Surya Atmaja menjadi Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2025-2030 di Gedung Pakuan Bandung, Jumat, menindaklanjuti Keputusan Mendagri nomor 100.2.1.3-3282 ditandatangani Muhammad Tito Karnavian.

Pelantikan ini sekaligus memberhentikan Asep dari jabatannya selaku Wakil Bupati Bekasi untuk melanjutkan estafet kepemimpinan daerah sekaligus memelihara kesinambungan pelayanan publik di Kabupaten Bekasi usai keputusan hukum tetap diterima Ade Kuswara Kunang.

Dedi Mulyadi usai memimpin pelantikan memberikan sejumlah pesan kepada Asep Surya Atmaja mulai dari pembenahan layanan kesehatan, ketenagakerjaan hingga pembangunan infrastruktur.

3. TNI gagalkan dugaan keberangkatan ilegal 12 WNA ke Malaysia dari Batam

Tim gabungan TNI berhasil menggagalkan dugaan keberangkatan ilegal 12 Warga Negara Asing (WNA) asal Vietnam yang akan menuju Malaysia melalui jalur tidak resmi dari Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Tim gabungan terdiri dari Komando Daerah TNI Angkatan Laut IV (Kodaeral IV), bersama Satuan Tugas Pengamanan Objek Asing (Satgas POA) Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan operasi dilaksanakan pada Selasa (20/10).

Komandan Kodaeral IV Laksda TNI Berkat Widjanarko dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Jumat mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil pengembangan dan pendalaman informasi terhadap tiga WNA, terdiri dari dua warga negara Vietnam dan satu warga negara Myanmar.

4. Puan ingatkan pemerintah perhatikan petugas-relawan tangani karhutla

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada pemerintah untuk juga memberi perhatian kepada para petugas dan relawan di lapangan yang berjibaku menangani kebakaran hutan dan lahan.

Menurut dia, pemerintah perlu memberi jaminan perlindungan keselamatan yang baik kepada mereka. Dalam hal ini, dia pun menyampaikan belasungkawa atas gugurnya sejumlah petugas dan relawan yang membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Tentunya kita banyak berterima kasih atas dedikasi para petugas dan bantuan relawan dalam proses penanganan karhutla," kata Puan di Jakarta, Jumat.

5. Komisi I DPR: Revisi UU Peradilan Militer tak perlu tunggu batas waktu

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai bahwa pembahasan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Peradilan Militer setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tidak perlu menunggu batas waktu.

Menurut dia, tenggat maksimal dua tahun untuk mengubah Undang-Undang Peradilan Militer harus dihormati, tetapi tidak harus pembahasannya mendekati tenggat tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIII/2025 itu, kata dia, harus ditindaklanjuti secara serius dan bertanggung jawab.

"Komisi I DPR RI akan berkoordinasi dengan Badan Legislasi dan pemerintah terkait proses legislasi, termasuk penempatan revisi dalam Prolegnas Prioritas," kata Dave saat dihubungi di Jakarta, Jumat.