Senada dengan PDIP, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendorong DPR memproses hak menyatakan pendapat. PKS bahkan menyebut hak tersebut menjadi pilihan apabila Gibran tidak kunjung mengundurkan diri dari kursinya sebagai Wakil Presiden. Hal itu disampaikan oleh Presiden PKS Almuzzammil Yusuf.
"Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Almuzzammil melalui keterangan resmi, Senin (9/11).
Walau demikian, menurut Almuzzammil, penggunaan hak-hak DPR tetap harus dilakukan secara kolektif melalui mekanisme kelembagaan dan komunikasi antar-fraksi.
"PKS tentu tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi di DPR RI. Yang terpenting, setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjaga marwah lembaga-lembaga negara," imbuhnya.
Tidak hanya dari partai politik, desakan pemakzulan Gibran juga banyak disuarakan oleh berbagai kelompok masyarakat. Satu di antaranya oleh Aliansi Rakyat Menggugat yang menggelar unjuk rasa di depan Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11).
Mereka membawa spanduk berisi desakan agar Gibran meninggalkan Istana Wapres. Tidak hanya itu, mereka juga meneriakkan tuntutan pemakzulan terhadap putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
"Ini adalah rumah rakyat. Kami berhak mendatangi," kata orator di mobil komando dikutip NadiKabar.
Di sisi lain, aksi menyuarakan pemakzulan juga dilakukan oleh sejumlah aktivis dan tokoh Forum Kebangsaan DIY. Mereka ramai-ramai menurunkan foto Gibran yang terpasang di ruang Badan Anggaran DPRD DIY, Rabu (4/11).
Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin, menjelaskan penurunan foto itu memiliki pesan simbolis terkait dengan tuntutan pemakzulan Gibran. Ia bahkan memperingatkan DPR agar tidak mengabaikan aspirasi masyarakat.
"Penurunan foto Gibran di ruang sidang DPRD DIY mengandung pesan penurunan Gibran harga mati. Dalam sambutan saya sepintas di forum tadi, andai kata Dewan Perwakilan Rakyat RI tidak menindaklanjuti sebagaimana yang semestinya, karena ijazah Gibran sudah tidak ada, maka sekali lagi saya katakan seandainya DPR tidak memakzulkan Gibran, berarti DPR telah mengkhianati amanat rakyat," kata Chirzin.
