NADIKABAR.COM — Sejumlah partai politik dan kelompok masyarakat mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menyangkut surat keterangan (Suket) atau ijazah pendidikan.
Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan terkait dengan keabsahan Suket penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran. Melalui Putusan Nomor: 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengabulkan gugatan Penggugat Muhammad Subhan Palal untuk seluruhnya.
Dalam putusannya, MA menyatakan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Sementara itu, pada sidang Selasa (6/10), MK melalui Putusan Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 lebih dulu menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Meski demikian, MK menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden.
Baru-baru ini, menanggapi wacana pemakzulan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya banyak menerima usulan dari masyarakat untuk menindaklanjuti polemik tersebut, terlebih jelang masa sidang paripurna DPR pada Selasa (10/11).
Usulan tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari berbagai fraksi partai politik di DPR hingga kelompok masyarakat.
"Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres," kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11).
NadiKabar.com merangkum sejumlah pihak yang belakangan menyuarakan pemakzulan terhadap Gibran.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengatakan pemakzulan terhadap Gibran dapat dilakukan jika seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak ada jalan alternatif lain untuk menyikapi putusan MA dan MK.
"Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lalukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara," ujar Paloh usai acara NasDem Berbagi di Jakarta, Minggu (8/11) malam.
Menurut dia, polemik mengenai pendidikan Gibran menimbulkan rasa keprihatinan dan kesedihan bagi bangsa. Sebab, Gibran adalah bagian dari pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat amanat rakyat. Apalagi, pemerintahan yang dipimpin keduanya baru berjalan dua tahun saja.
"Kita ini sekarang berada, masih 2 tahun lebih sedikit saja, masih 3 tahun lagi ke depan. Itu yang saya katakan ini kesedihan," ucapnya.
Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dibandingkan hak interpelasi maupun hak angket.
Ia memandang hak interpelasi yang berarti hak bertanya sudah tidak relevan karena tidak ada yang perlu ditanyakan. Kemudian, hak angket atau hak menyelidiki juga melalui proses yang panjang, terlebih MA dan MK sudah mengeluarkan fakta hukum yang jelas sehingga DPR hanya perlu mengeluarkan hak menyatakan pendapat.
"Jadi, kalau standing position saya kita bicaranya kalau menggunakan hak, itu menggunakan hak menyatakan pendapat, bukan hak angket," kata Doli yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Senin (9/11).
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut pihaknya menerima usulan dari berbagai kelompok masyarakat agar PDIP ikut mengajukan hak menyatakan pendapat di DPR karena dianggap sebagai pilihan paling rasional.
"Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini," ujar Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, Senin (9/11).
Sebelumnya, Hasto juga menyatakan wacana pemakzulan semakin menguat usai kasus dugaan penyadapan oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lain terungkap.
Ia mengatakan PDIP terus menjalin dialog politik dengan fraksi-fraksi lain di DPR.
"PDI Perjuangan juga berdialog dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Tapi, saat ini dengan kasus penyadapan, tekanan-tekanan dari publik ini menjadi semakin kuat, sehingga suara-suara yang semakin terkonsolidasi ini kami yakini akan didengarkan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (7/11).
Senada dengan PDIP, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendorong DPR memproses hak menyatakan pendapat. PKS bahkan menyebut hak tersebut menjadi pilihan apabila Gibran tidak kunjung mengundurkan diri dari kursinya sebagai Wakil Presiden. Hal itu disampaikan oleh Presiden PKS Almuzzammil Yusuf.
"Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Almuzzammil melalui keterangan resmi, Senin (9/11).
Walau demikian, menurut Almuzzammil, penggunaan hak-hak DPR tetap harus dilakukan secara kolektif melalui mekanisme kelembagaan dan komunikasi antar-fraksi.
"PKS tentu tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi di DPR RI. Yang terpenting, setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjaga marwah lembaga-lembaga negara," imbuhnya.
Tidak hanya dari partai politik, desakan pemakzulan Gibran juga banyak disuarakan oleh berbagai kelompok masyarakat. Satu di antaranya oleh Aliansi Rakyat Menggugat yang menggelar unjuk rasa di depan Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11).
Mereka membawa spanduk berisi desakan agar Gibran meninggalkan Istana Wapres. Tidak hanya itu, mereka juga meneriakkan tuntutan pemakzulan terhadap putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
"Ini adalah rumah rakyat. Kami berhak mendatangi," kata orator di mobil komando dikutip NadiKabar.
Di sisi lain, aksi menyuarakan pemakzulan juga dilakukan oleh sejumlah aktivis dan tokoh Forum Kebangsaan DIY. Mereka ramai-ramai menurunkan foto Gibran yang terpasang di ruang Badan Anggaran DPRD DIY, Rabu (4/11).
Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin, menjelaskan penurunan foto itu memiliki pesan simbolis terkait dengan tuntutan pemakzulan Gibran. Ia bahkan memperingatkan DPR agar tidak mengabaikan aspirasi masyarakat.
"Penurunan foto Gibran di ruang sidang DPRD DIY mengandung pesan penurunan Gibran harga mati. Dalam sambutan saya sepintas di forum tadi, andai kata Dewan Perwakilan Rakyat RI tidak menindaklanjuti sebagaimana yang semestinya, karena ijazah Gibran sudah tidak ada, maka sekali lagi saya katakan seandainya DPR tidak memakzulkan Gibran, berarti DPR telah mengkhianati amanat rakyat," kata Chirzin.
