NADIKABAR.COM — Indonesia menegaskan posisi strategisnya sebagai salah satu negara megabiodiversitas utama dunia dan memaparkan upaya pendanaan keanekaragaman hayati yang dilakukan, dalam Konferensi ke-17 Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP CBD ke-17) di Armenia.
Dalam keterangan dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis, Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Noer Adi Wardjojo selaku pemimpin delegasi Indonesia mengatakan, keikutsertaan aktif di COP CBD ke-17 di Yerevan, Armenia, menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai salah satu negara megabiodiversitas utama dunia.
"Kehadiran Indonesia di Yerevan bukan sekadar memenuhi mandat global, tetapi menjadi wujud nyata komitmen kita dalam mengawal keadilan ekologis dan memastikan bahwa kekayaan megabiodiversitas nusantara dikelola secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat," tutur Noer Adi.
COP CBD ke-17 menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi kemajuan implementasi kerangka kerja global Kunming- Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF), diselenggarakan dengan tema "Taking Action for Nature".
Di dalam forum internasional itu, dia menjelaskan Indonesia menunjukkan akuntabilitasnya melalui pengimplementasian Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 yang memuat 20 target nasional, serta penyampaian Laporan Nasional Ketujuh kepada Sekretariat Konvensi pada Februari 2026 lalu.
Dalam meja perundingan, Delegasi RI secara konsisten memperjuangkan isu-isu strategis, antara lain mobilisasi sumber daya dan pendanaan, penguatan kapasitas serta alih teknologi, pemanfaatan informasi digital sumber daya genetik (Digital Sequence Information), pembagian keuntungan melalui mekanisme multilateral, keamanan hayati, biologi sintetis, kawasan lindung, hingga penguatan perlindungan bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat.
"Kita terus mendorong agar mekanisme mobilisasi pendanaan global dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik dapat berjalan secara adil dan transparan, sehingga negara-negara berkembang pemilik megabiodiversitas mendapatkan dukungan yang memadai," kata Noer Adi.
Dia menjelaskan Indonesia di kesempatan itu memamerkan tiga terobosan pendanaan keanekaragaman hayati yaitu kajian dan proyek percontohan Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD).
Tutur dipaparkan pula pengembangan platform KIRANAS bersama Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) untuk menggerakkan partisipasi sektor swasta. dan penerapan biodiversity budget tagging melalui sistem KRISNA guna menajamkan pemantauan alokasi fiskal pemerintah untuk pelestarian alam.
