Para penilai akan disetujui oleh pemerintah Singapura, dan menyerahkan temuan mereka kepada otoritas terkait untuk kemungkinan tindakan lebih lanjut. Penunjukan seorang penilai tidak berarti adanya pelanggaran, melainkan sebagai cara untuk menentukan dugaan keterkaitan dengan kebakaran yang terjadi.
Perubahan ini juga akan memungkinkan otoritas Singapura memberlakukan pembatasan terhadap perusahaan-perusahaan tertentu, termasuk pembatasan layanan keuangan.
Perusahaan yang menyalahkan pihak ketiga atas kebakaran yang berdampak pada lahan mereka, juga harus membuktikan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah yang beralasan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran tersebut.
Perubahan ini ditetapkan sebagai hal yang mendesak, sehingga dapat segera diperdebatkan dan diputuskan melalui pemungutan suara. Langkah ini diperkirakan akan dengan mudah disahkan oleh parlemen Singapura, yang didominasi Partai Aksi Rakyat yang berkuasa.
Berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, Singapura telah mengeluarkan peringatan kepada 10 perusahaan, dan menginstruksikan mereka untuk mengerahkan petugas pemadam kebakaran, menghentikan pembakaran, dan menyerahkan rencana tindakan.
