NADIKABAR.COM — Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dijaga di tengah kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang telah mencapai level 7,64 persen.

“Pembiayaan kami jalankan sehingga kemudian bisa menciptakan APBN yang kredibel,” kata Suahasil kepada wartawan dalam kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Jakarta, Jumat.

Suahasil menjelaskan pembiayaan anggaran dikelola untuk memenuhi kebutuhan fleksibilitas belanja negara agar bisa merespons situasi ekonomi yang terus berkembang, termasuk pada sisi perekonomian global.

Menurut Suahasil, kondisi ekonomi saat ini menghadapi berbagai tantangan yang perlu diantisipasi, seperti volatilitas harga komoditas dan meningkatnya suku bunga di banyak negara.

“Jadi, APBN memang harus fleksibel dalam konteks seperti itu. Dia adalah alat untuk menyejahterakan, untuk menumbuhkan, untuk melindungi masyarakat. Namun, dia harus tetap dipercaya bahwa akan bisa bekerja dengan baik,” tuturnya.

Sebagai catatan, Pemerintah menarik pembiayaan utang sebesar Rp494,3 triliun hingga 30 September 2026, atau 59,4 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun.

Realisasi pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN) secara neto mencapai Rp497,5 triliun atau 62,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp799,5 triliun.

Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman tercatat negatif Rp3,2 triliun, dibandingkan target pembiayaan pinjaman neto sebesar Rp32,7 triliun.

Menkeu Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (9/10) menyatakan realisasi pembiayaan utang tersebut masih berjalan sesuai rencana (on track), dengan mempertimbangkan kebutuhan kas pemerintah serta perkembangan kondisi pasar keuangan domestik dan global.

Menkeu menegaskan pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.

“Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global. Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik,” katanya.

Menurutnya, pemerintah akan menyesuaikan penerbitan SBN dengan kondisi pasar untuk menjaga efisiensi biaya pembiayaan.

“Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan. Lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit,” ujarnya.