"Kita perlu arah, policy, regulasi, kesiapan industri, dan juga marketnya sendiri harus berani juga mengonsumsi produk-produk dalam negeri," tegasnya.
Selain itu, ia juga menilai pentingnya pengembangan talenta dan investasi dalam riset dan inovasi. Dalam hal ini, ia menilai perlu adanya kerja sama banyak pihak untuk mampu membangun, menyiapkan, dan mewujudkan visi kedaulatan digital.
Ketua Tim Pelaksana Wantiknas Ilham Akbar Habibie menjelaskan kedaulatan bukan berarti kita harus mengembangkan sendiri. Menurutnya, hingga saat ini belum ada negara yang sepenuhnya benar-benar independen.
Sebagai contoh, Ilham menyebut Amerika Serikat (AS) sebagai negara adidaya tidak memiliki teknologi chip Advanced Semiconductor Materials Lithography (ASML) yang hanya dimiliki Belanda. Sementara itu, ASML sendiri juga tidak memiliki teknologi seperti yang dikembangkan ZEISS dari Jerman.
"Ada hal-hal (teknologi) yang di dunia ini negara mana pun enggak punya, cuma satu (negara) yang punya. Nah, sekarang yang penting kan kita bisa menentukan nasib kita sendiri," kata Ilham.
Dalam hal ini, menurutnya, penting bagi kita untuk membuat sistem berbasis interdependensi yang tetap terhubung dengan negara-negara lain.
Ilham menganalogikan kedaulatan digital sama seperti kedaulatan pangan. Ia mencontohkan bagaimana Indonesia yang surplus beras tetap mengimpor gandum untuk kebutuhan pangan lainnya seperti mie yang tingkat konsumsinya tidak kalah tinggi.
"Tidak didikte dan mempunyai alternatif, saya kira itu adalah inti dari kedaulatan dan sovereignty, tapi tidak berarti bahwasannya semua-semuanya harus kita buat sendiri. Saya kira itu yang optimal," jelasnya.
