Selama beberapa dekade, Israel adalah penerima bantuan luar negeri terbesar dari AS. Menurut Council on Foreign Relations, sejak berdirinya negara tersebut pada 1948, Israel telah menerima lebih dari US$300 miliar (sekitar Rp5,4 kuadriliun) dalam bentuk bantuan ekonomi dan militer dari Washington, jumlah yang melampaui negara penerima bantuan AS lainnya dalam periode yang sama.
Meski demikian, Netanyahu sebelumnya beberapa kali menyatakan keinginannya agar Israel secara bertahap mengurangi ketergantungannya pada bantuan Amerika. Dalam wawancara dengan CBS pada Mei lalu, ia mengatakan bahwa pada akhirnya Israel ingin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada dukungan finansial dari AS.
Hingga kini belum jelas kapan penghentian bantuan tersebut akan mulai diberlakukan maupun bagaimana mekanisme pengakhiran program bantuan yang telah menjadi salah satu pilar hubungan strategis AS-Israel selama beberapa dekade terakhir.
Pengumuman penghentian bantuan tersebut juga muncul di tengah kembali meningkatnya ketegangan perang melawan Iran. Pada Senin malam, militer AS kembali melancarkan serangan terhadap fasilitas pertahanan udara Iran, sebagaimana dikonfirmasi Presiden Donald Trump dalam wawancara dengan Fox News pada Selasa.
"Mereka membangun fasilitas pertahanan udara... Begitu selesai dibangun, kami langsung menyerangnya tadi malam dengan sangat tepat," kata Trump dalam acara "Fox & Friends", sembari menambahkan bahwa itu adalah "serangan kecil".
Menurut keterangan pejabat AS, pasukan Iran sebelumnya menembakkan rudal ke arah pesawat militer Amerika. Washington menyebut serangan ke Pulau Qeshm sebagai tindakan defensif untuk mengurangi ancaman terhadap militer AS di kawasan Selat Hormuz.
Serangan terjadi terjadi beberapa jam setelah Trump memberi sinyal bahwa kesepakatan dengan Teheran bisa terwujud. Menanggapi serangan tersebut, Iran kembali memperingatkan bahwa tidak ada pihak yang akan diuntungkan jika perang kembali berkobar. Kepala negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan Teheran tetap bersiap menghadapi kemungkinan eskalasi.
"Saya siap, kami siap. Kami sudah siaga dan siap bertindak jika perlu, tapi mungkin tidak ada alasan untuk itu," ujar kepala negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf. Sementara Wakil Menteri Luar Negeri Kazem Gharibabadi menyatakan Teheran tetap memiliki hak atas "pertahanan diri yang sah" setelah serangan tersebut.
Perkembangan ini menambah tekanan politik terhadap Trump di tengah pemilu sela AS, terutama ketika perang Iran dan dampaknya terhadap perekonomian domestik menjadi salah satu isu yang disorot pemilih.
