Ia berharap Pemda bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dapat menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara preventif dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan sekaligus memastikan setiap SPPG memenuhi standar kelayakan sebelum dan selama beroperasi.
"Kita tidak sedang mencari sebanyak-banyaknya SPPG yang dinyatakan layak, tetapi kita sedang memastikan bahwa setiap SPPG yang beroperasi ini benar-benar layak melayani masyarakat," pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, Inspektur Jenderal Kemendagri, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, serta jajaran sekretaris daerah, kepala perangkat daerah, dan Satgas MBG dari wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Sulawesi.
