"Negara jangan miskin ide dan miskin gagasan dalam memungut pajak hingga kebutuhan dasar perempuan menjadi objek pemajakan," ujar Niti.
YLKI menyadari dampak PPN pembalut tidak dirasakan secara setara oleh seluruh konsumen. Perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah dan kelompok rentan yang berpotensi menghadapi beban lebih besar dalam memenuhi kebutuhan menstruasi.
Oleh karena itu, kebijakan perlu dilihat dari perspektif perlindungan konsumen dan kesetaraan gender agar tidak memperkuat ketimpangan ekonomi secara struktural. Alih-alih mengenakan pajak pembalut, pemerintah diminta mengoptimalkan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penutupan kebocoran penerimaan.
