NADIKABAR.COM — Sejumlah wilayah di Ponorogo mulai menghadapi ancaman krisis air bersih di tengah musim kemarau. BPBD Ponorogo mencatat sedikitnya 13 desa masuk dalam pemetaan wilayah rawan kekeringan.
Dari jumlah itu, sudah ada 4 desa yang merasakan dampaknya hingga harus mengajukan bantuan air bersih kepada BPBD. Distribusi air bahkan telah dilakukan sejak akhir Juli 2026.
Sekretaris BPBD Ponorogo Ismoyo mengatakan, 13 desa tersebut tersebar di enam kecamatan. Pemetaan dilakukan dengan melihat pola kekeringan yang terjadi pada 2024.
"Kami petakan ada 13 desa yang terdampak kekeringan. Sama dengan 2024 lalu karena sama-sama El Nino," kata Ismoyo, Sabtu (12/9/2026).
Wilayah yang masuk dalam pemetaan meliputi Kecamatan Pulung, yakni Desa Sidoharjo dan Karangpatihan. Kemudian Kecamatan Slahung mencakup Desa Wates, Duri, Tugurejo, dan Slahung.
Selanjutnya, terdapat Desa Belang dan Munggu di Kecamatan Bungkal; Desa Pangkal, Prayungan, dan Tumpuk di Kecamatan Sawoo; Desa Gelangkulon di Kecamatan Sampung; serta Desa Sidoharjo di Kecamatan Jambon.
Namun, tidak seluruh wilayah tersebut saat ini meminta bantuan air bersih. Baru Desa Munggu, Karangpatihan, Gelangkulon, dan Sidoharjo yang telah mengajukan dropping air.
Munggu menjadi desa pertama yang meminta bantuan. BPBD mulai mengirimkan air pada 29 Juli 2026 setelah menerima surat permintaan dari pemerintah desa. Sebanyak 111 KK atau 193 jiwa terdampak kekeringan di wilayah tersebut.
