NADIKABAR.COM — Otoritas Prancis mode waspada tinggi menjelang unjuk rasa nasional. Sekitar 70 ribu personel kepolisian disiagakan untuk mengantisipasi unjuk rasa lanjutan pada Sabtu (24/10) waktu setempat.
Seperti dilansir AFP, Sabtu (24/10/2026), Presiden Prancis Emmanuel Macron, menggelar rapat dengan dewan pertahanan yang dihadiri oleh para menteri dan pejabat tinggi Prancis, serta dijadwalkan untuk bertemu dengan jajaran aparat keamanan.
Pengerahan besar-besaran ini menyusul aksi memprotes kenaikan biaya hidup yang berujung kerusuhan parah sepekan lalu. Nantinya puluhan ribu polisi itu akan disiagakan di berbagai wilayah negara tersebut.
Macron dilaporkan menunda kunjungan ke Nigeria dan Senegal pada akhir bulan ini di tengah krisis yang terjadi.
Pekan ini, Macron untuk pertama kalinya melakukan pertemuan dengan perwakilan siswa sekolah menengah di Prancis. Namun, usai pertemuan digelar, perwakilan para siswa justru menyerukan rekan-rekan mereka untuk terus berunjuk rasa sampai pemerintah mengajukan usulan konkret untuk memenuhi tuntutan mereka.
"Kami tidak puas," kata perwakilan siswa sekolah menengah, Nathanael Combary.
Ketua kelompok kampanye "High School Renewal" itu menyerukan para siswa untuk "terus bergerak" untuk mempertahankan posisi terhadap pemerintah. Dia menyebut Macron bersikap "penuh perhatian", namun pihaknya menunggu usulan lebih lanjut dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri (PM) Sebastien Lecornu pada Senin (26/10) mendatang.
Unjuk rasa oleh para siswa sekolah menengah terkait kondisi kegiatan belajar-mengajar, telah memicu gerakan yang kini meluas ke seluruh negeri, yang diperparah oleh kemarahan masyarakat luas akibat meningkatnya biaya hidup.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prancis, Laurent Nunez, mengatakan bahwa sebanyak 70.000 personel keamanan akan dikerahkan pada Sabtu (24/10) waktu setempat. Dia memperingatkan bahwa seruan untuk melakukan kekerasan dan penjarahan telah beredar di media sosial.
Gelombang unjuk rasa baru diperkirakan akan terjadi di seluruh Prancis pada Sabtu (24/10) waktu setempat. Otoritas Prancis meningkatkan langkah-langkah keamanan dan memberlakukan pembatasan terhadap aksi protes tersebut.
Di wilayah Orleans, antara 20.000-30.000 demonstran diperkirakan akan turun ke jalanan, namun dilarang untuk berkumpul di pusat kota. Di kota Lyon, area pusat kota juga tertutup bagi para demonstran pada akhir pekan ini.
Sedangkan di ibu kota Paris, para demonstran hanya diperbolehkan melakukan aksi melalui rute terbatas antara alun-alun Bastille dan Nation di bagian timur kota.
Otoritas wilayah Marseille juga melarang unjuk rasa, namun pada Jumat (23/10) mengumumkan bahwa unjuk rasa oleh serikat pekerja akan diizinkan sebagai pengecualian.
Di area ibu kota Prancis, sejumlah museum ternama, termasuk Louvre, akan ditutup sepanjang Sabtu (24/10) waktu setempat.
Otoritas Prancis dalam status waspada tinggi menjelang unjuk rasa nasional yang direncanakan akan digelar pada Sabtu (24/10) besok. Unjuk rasa ini menyusul aksi protes serupa pekan lalu yang berujung kerusuhan.
"Kita berada pada level kewaspadaan maksimum," tegas Menteri delegasi Prancis untuk Kementerian Dalam Negeri, Jean-Didier Berger, saat berbicara kepada televisi terkemuka BFMTV, seperti dilansir Anadolu Agency, Jumat (23/10).
Berger mengatakan bahwa pemerintah "sama sekali tidak menutup kemungkinan apa pun dalam beberapa hari dan minggu ke depan" jika dianggap perlu untuk melarang digelarnya pertemuan atau acara budaya dan olahraga.
Dia juga menyatakan bahwa pengerahan pasukan keamanan pada Sabtu (24/10) besok akan "20 persen lebih banyak" dibandingkan pada 17 Oktober lalu, saat berlangsung demo rusuh yang diwarnai aksi pembakaran dan penjarahan massal di Prancis.
