NADIKABAR.COM — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta pemerintah daerah mengaktifkan agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dan mengerahkan aparatur sipil negara (ASN) untuk mempercepat registrasi ulang bantuan sosial (bansos). Dari lebih satu juta orang yang telah mendaftar sebagai agen, baru sekitar 50% yang aktif membantu masyarakat.

"Sudah satu juta lebih agen yang mendaftar, tapi baru 50% yang membantu orang lain. Sisanya masih sekadar mendaftar dan belum bergerak," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (6/11/2026).

Gus Ipul menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Registrasi Ulang Perlinsos Digital di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (6/11). Ia mengapresiasi para agen yang secara sukarela membantu masyarakat mengakses layanan tersebut.

"Ini yang kita harapkan bisa didorong supaya bergerak," sambungnya.

"Luar biasa satu juta ini. Suatu hal yang mungkin perlu diberi apresiasi, karena mereka tidak dibayar dan tidak boleh meminta bayaran," ujar Gus Ipul.

"Benar-benar membantu dan menjadi relawan," sambungnya.

Meski demikian, ia mengingatkan jumlah agen yang terdaftar perlu diikuti aktivitas nyata di lapangan. Karena itu, Gus Ipul meminta organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga pemerintah desa memastikan agen yang sudah terdaftar mulai membantu registrasi warga.

"Bangunkan agen yang belum aktif. Setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah), camat, dan desa memastikan agen yang sudah terdaftar mulai mendaftarkan warga," tegas Gus Ipul.

Ia juga meminta pemda melibatkan ASN, pendamping sosial, perangkat desa, serta pengurus RT dan RW untuk memperluas jangkauan registrasi.

"Tetapkan ASN daerah, kepala desa atau lurah, RT/RW sebagai agen. Jejaring Pemda adalah kekuatan terbesar yang belum terpakai, yang belum bergerak secara masif," kata Gus Ipul.

Hingga Kamis (5/11), sebanyak 18,8 juta keluarga telah terdaftar dalam Perlinsos Digital atau sekitar 39,2% dari target 48 juta keluarga. Artinya, masih ada 29,2 juta keluarga yang perlu didaftarkan hingga akhir Desember 2026.

Kecepatan registrasi juga mengalami penurunan. Pada 12-18 Oktober, rata-rata pendaftaran mencapai 506 ribu keluarga per hari. Namun, dalam tujuh hari terakhir, angkanya turun menjadi sekitar 377 ribu keluarga per hari.

"Kecepatan harus naik dari 377 ribu per hari menjadi 521 ribu per hari. Kami mohon dukungan dari para gubernur, bupati, dan wali kota," ujar Gus Ipul.

Saat ini, baru dua provinsi yang melampaui target registrasi 50%, yakni Aceh sebesar 51,2% dan Bali 50,7%.

"Jaga kecepatan setiap hari, termasuk akhir pekan. Pantau dashboard daerah masing-masing setiap pekan," kata Gus Ipul.

Ia juga meminta pemda memprioritaskan keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta warga miskin dan rentan.