"Ketika keluarga yang terindikasi judi online ini mau melaporkan ke kelurahan, ada beberapa kelurahan yang tidak memberikan solusi. Justru malah menjustifikasi, 'Oh, karena judi online, jadi tidak layak mendapatkan bantuan sosial,' tanpa ada cross-check lagi," kata Dea.
Menurut Dea, penjelasan mengenai data warga yang terindikasi judi online, akan disampaikan kembali kepada warga melalui posko-posko KWJK.
Gus Ipul menegaskan pemadanan data bukan hanya untuk menentukan desil, tetapi juga menjadi dasar untuk mengetahui kebutuhan setiap keluarga. Data yang telah sesuai akan ditindaklanjuti melalui program perlindungan sosial, baik dari Kemensos, kementerian dan lembaga lain, maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Ada sebagian data yang memang perlu perbaikan desil, tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi sebagian lagi memang sudah sesuai dengan data yang kita punya," jelas Gus Ipul.
"Data-data yang sudah hasil pemutakhiran dan sesuai dengan kenyataan ini akan kita tindak lanjuti dengan berbagai program yang dimiliki oleh pemerintah," lanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul mengajak KWJK bekerja sama lebih jauh hingga tingkat akar rumput. Ia menawarkan agar Kemensos dapat bertemu langsung dengan warga di posko-posko KWJK, termasuk melibatkan RT dan RW setempat.
Marlo menyambut ajakan tersebut. Namun, ia berharap Kemensos tidak hanya mengandalkan aplikasi dan pertemuan di kantor, melainkan juga hadir langsung di permukiman warga untuk memahami persoalan yang mereka hadapi.
"Saya berharap Kemensos dipimpin Gus Ipul dan Agus Jabo lebih akomodatif lagi. Saya berharap juga Bapak bisa hadir di perkampungan, misalnya seperti rumah susun," ujar Marlo.
Dea mengatakan posko-posko KWJK selama ini menjadi tempat warga menyampaikan keluhan dan meminta pendampingan.
"Masyarakat lebih percaya dengan posko-posko grassroot ini daripada ke kelurahan dan lain-lain," katanya.
