NADIKABAR.COM — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui sempat diprotes para pengembang imbas menghentikan sementara layanan sertifikat tanah di sejumlah wilayah. Moratorium sementara layanan sertifikat tanah ini diperuntukkan untuk wilayah yang belum memenuhi kuota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 87%.

"Selama ini, Pak, baik di kabupaten/kota maupun di provinsi, kalau LP2B-nya kurang dari 87%, kami melakukan setop sementara pelayanan sertifikat tanah tersebut di lokasi tersebut. Ini kejam kami. Ini demi kalau kayak gini nggak jalan," ujar Nusron saat rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Nusron menyebut kebijakan moratorium sementara ini mulai diberlakukan pada 22 September 2025 lalu sebagai upaya mengendalikan alih fungsi lahan sawah. Aksi protes ini datang dari sejumlah asosiasi pengembang properti, seperti Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), serta Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA).

"Kami melakukan moratorium itu pada tanggal 22 September tahun 2025. Sekarang tanggal 11 November, berarti 14 bulan kurang 11 hari, kami melakukan moratorium. Saya mandekkan pelayanan di situ sehingga dampaknya kami didemo berkali-kali oleh Menteri PKP sama asosiasi, baik REI maupun APERSI, HIMPERRA, sering datang ke kantor dan kami belum lakukan," beber Nusron.

Nusron memaparkan, kebijakan pengetatan layanan ini didasarkan pada penegakkan aturan perlindungan lahan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam beleid tersebut, tidak dicantumkan angka persentase spesifik, melainkan hanya merujuk pada LP2B yang ditetapkan oleh Pemda.

Selain itu, Perpres Nomor 12 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2026 yang mematok target nasional minimal sebesar 87% tanpa merinci target per daerah secara kaku, selama target nasional secara keseluruhan berhasil diamankan. Atas hal itu, Nusron meminta agar pemerintah menyepakati pembukaan kembali pelayanan pertanahan bagi wilayah yang belum memenuhi target 87% LP2B.

"Nah karena itu kami minta izin pada rapat ini mohon diputuskan bersama, apakah diperbolehkan, karena tiga provinsi ini sudah, secara nasional sudah memenuhi angka 87%, meskipun 3 provinsi ini dan 12 kabupaten ini tidak mencapai angka tersebut, apakah pelayanan pertanahannya boleh kami lakukan lagi di lokasi tersebut, yang tidak LP2B tentunya," beber Nusron.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan meminta agar layanan sertifikat tanah dapat segera dibuka. Menurutnya, hal ini agar menjaga ketenangan situasi di masyarakat.

"Catatannya yang 3 provinsi itu kita tetap tugaskan dia untuk melengkapi. Nah, cuma sampai kapan kita nggak batasi. Pelayanan sudah [moratorium dicabut]. Kalau enggak, kan gimana? Pelayanan berhenti kan orang ngamuk," imbuh Zulhas