NADIKABAR.COM — Memasuki dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memperkuat posisi tawar Indonesia di tingkat internasional serta membentuk struktur ekonomi domestik yang lebih tangguh dan berdaya saing dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Salah satu caranya, lewat integrasi perluasan akses pasar global dan percepatan digitalisasi dalam negeri guna menarik investasi berkualitas. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan setiap kerja sama internasional dan agenda digital akan berdampak langsung pada pembukaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perluasan Akses Pasar Global dan Daya Tarik Investasi

Di panggung internasional, Indonesia berhasil menuntaskan perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Kesepakatan strategis yang diinisiasi sejak kepemimpinan Indonesia di ASEAN ini telah rampung substansinya dan siap ditandatangani di ajang KTT ASEAN.

Kerangka kerja sama tersebut diproyeksikan melipatgandakan nilai potensi ekonomi digital kawasan ASEAN hingga mencapai US2 triliun pada tahun 2030, dengan Indonesia memegang porsi terbesar di kawasan.

Pemerintah juga secara aktif mengawal tiga Free Trade Agreement (FTA)/CEPA strategis yang akan diimplementasikan dalam waktu dekat, yaitu Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Canada CEPA (I-CA CEPA), dan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA).

Berdasarkan analisis dampak FTA/CEPA, IEU-CEPA berpotensi meningkakan ekspor Indonesia hingga US$10,9 miliar, I-CA CEPA sebesar US$1,6 miliar, dan I-EAEU FTA mencapai US$2,2 miliar hingga US$2,89 miliar.

Setelah melalui proses intensif, perundingan IEU-CEPA kini telah memasuki tahap finalisasi teknis di Dewan Uni Eropa untuk menyongsong penandatanganan dan target implementasi penuh. Langkah ini dipastikan memperluas akses pasar ekspor manufaktur nasional, menghapus hambatan tarif, dan memperkuat rantai pasok global Indonesia.

"Menko Airlangga menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA dapat diselesaikan pada semester II 2026 sehingga implementasinya dapat dimulai pada awal 2027," ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto.

Langkah strategis lainnya disatukan melalui proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memegang status calon anggota resmi (acceding country), Indonesia terus menerima dukungan penuh dari negara-negara anggota OECD untuk mempercepat penyelesaian Peta Jalan Aksesi (Accession Roadmap) menuju keanggotaan penuh pada tahun 2028.

Pertumbuhan Ekosistem AI, Investasi Data Center, dan Kesiapan SDM Masa Depan

Sejalan dengan penguatan diplomasi global, pemerintah juga melanjutkan konsistensi mendorong pemanfaatan teknologi tinggi sebagai mesin pertumbuhan baru.

Indonesia mengukuhkan kepemimpinan digitalnya di tingkat global dengan resmi menjadi salah satu pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) dalam rangkaian KTT WAIC di Shanghai bersama perwakilan dari 30 negara. Inisiatif ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam menyusun tata kelola AI global yang aman, beretika, dan berpusat pada kedaulatan manusia.

"Outcome kecerdasan artifisial atau AI, bagi saya mencakup banyak bidang karena cakupan AI sangatlah luas. Bagi negara-negara seperti Indonesia, tentu saja penerapan AI dapat dimanfaatkan pada sektor pertanian (pertanian modern), transisi energi, dan kemudian untuk energi terbarukan, serta untuk mengembangkan banyak sektor digital termasuk di sektor kesehatan. Menko Airlangga meyakini saat ini ekonomi digital Indonesia bernilai US$130 miliar, dan kita sedang menuju US$300 miliar, di mana jumlah tersebut akan berlipat ganda dengan adanya AI," tutur Haryo Limanseto.

Pengembangan infrastruktur fisik itu pun diimbangi dengan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas. Pemerintah mengawal realisasi pemenuhan target kebutuhan 9 juta talenta digital nasional hingga tahun 2030, atau 600 ribu talenta per tahun, melalui berbagai program pelatihan upskilling di bidang AI, data science, dan cybersecurity.

Pemerintah optimistis bahwa sinergi kuat antara diplomasi ekonomi internasional yang agresif dan transformasi digital yang inklusif akan mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional, memperluas lapangan kerja berkualitas, serta membawa Indonesia melompat menuju status negara berpendapatan tinggi.

Kemenko Perekonomian berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan seluruh agenda prioritas ini secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.