Selain itu, kata Karni, pemulung yang masih produktif disebut akan dilibatkan dalam pekerjaan. Sementara pemulung lainnya akan diarahkan menjadi mitra untuk memilah sampah.
"Tapi kenyataannya sekarang kita nggak diajak mitra, nggak ada diajak apa pun," katanya.
Karni mengatakan, warga kemudian mulai merasakan getaran sejak pembangunan dan uji coba mesin. Menurutnya, kondisi semakin terasa ketika operasional berlangsung selama 24 jam.
"Setelah mulai pembangunan, 2021 uji coba mesin. Itu langsung kita rasakan, getaran rumah ada. Terus tahun 2023 mulai operasi 24 jam," ungkapnya.
"Katanya 'gunung TPA Putri Cempo akan hilang semua. Terus nanti di sini ada lapangan golf, Bapak Ibu bisa jualan semua'. Ternyata itu cuma janji manis pemerintah," lanjutnya.
Karni mengatakan persoalan itu kini juga berimbas pada kondisi ekonomi pemulung. Terlebih, Pemkot Solo mulai menerapkan kebijakan pemilahan sampah dari rumah sejak 18 Agustus 2026, sehingga sampah yang bisa dimanfaatkan pemulung semakin berkurang.
"Jadi ini bohong, nggak ada mitra. Mulai itu ekonomi pemulung berkurang drastis. Kurangnya ada 40-50 persen," katanya.
Dia menyebut, kondisi itu lantas semakin berat karena pemulung belum mendapatkan ganti mata pencaharian lainnya.
"Malah kita semakin semakin menderita karena nggak bisa bekerja," kata dia.
Karni pun meminta pemerintah tidak sekadar memberikan janji, tetapi membuat kesepakatan yang jelas dengan warga. Ia kembali menuntut pejabat Pemprov Jateng untuk langsung turun ke lapangan.
"Yang benar-benar saya minta, nanti tolong bapak datang ke Solo. Dari warga dimintakan AMDAL biar kita ada perjanjian. Sudah 30 tahun merasakan sampah, ini nanti dari tahun sekian sampai nanti anak cucu saya masih merasakan lagi," tuturnya.
Ia mengatakan, warga telah berulang kali menyampaikan persoalan tersebut kepada Pemkot Solo dan DPRD. Bahkan, menurutnya, Wali Kota Solo pernah datang ke rumahnya.
"Kita sudah ke DPR Solo. Bapak Wali Kota juga sudah ke rumahku. Tapi belum ada solusi," katanya.
