NADIKABAR.COM — Kabar gembira menyelimuti ratusan warga Kota Bogor. Program tebus ijazah kembali digencarkan oleh DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada tahun anggaran 2026. Sebanyak 988 ijazah diserahkan langsung kepada masyarakat, khususnya bagi lulusan SMK, SMA, dan MA se-Kota Bogor di Ruang Serbaguna, Senin 31 Agustus 2026.
Momen penuh haru ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor Dr. Adityawarman Adil, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Wakil Ketua III DPRD Dadang Iskandar Danubrata, serta Ketua Komisi IV Fajar Muhammad Nur. Turut hadir pula Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Herry Karnadi dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Jawa Barat Yudi Rahmat.
Langkah nyata ini merupakan implementasi dari Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 50 Tahun 2023 tentang Bantuan Pelunasan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan bagi Siswa Miskin. Program ini menjadi solusi bagi para siswa yang telah lulus namun ijazahnya masih tertahan di sekolah karena kendala biaya.
Untuk tahun 2026, tercatat ada 988 siswa dari 59 sekolah yang menerima manfaat. Rinciannya terdiri dari 8 siswa Madrasah Aliyah (MA), 53 siswa SMA, dan mayoritas sebanyak 927 siswa SMK, termasuk di dalamnya kelompok sebanyak 118 siswa yang masuk dalam pendataan khusus.
Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menegaskan bahwa program pelunasan ijazah ini adalah buah dari perjuangan panjang legislatif bersama Pemerintah Daerah. Persoalan ijazah tertahan ini sebenarnya sudah menjadi perhatian serius DPRD sejak periode 2019-2024 dan mulai dianggarkan sejak APBD 2020-2021.
"Ini program perjuangan panjang DPRD Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor," kata Adityawarman.
Adityawarman menceritakan, DPRD sebelumnya banyak menerima curhatan dan keluhan dari para siswa yang tidak bisa mengambil ijazah karena faktor ekonomi. Pembahasan alot tersebut akhirnya membuahkan hasil hingga program ini bisa dieksekusi pada 2021 dan terus konsisten berjalan hingga saat ini.
Meski anggaran daerah memiliki keterbatasan, ia berharap program ini tidak berhenti di tengah jalan. Adityawarman juga menitipkan pesan agar para siswa menggunakan ijazah tersebut sebagai 'senjata' untuk memperbaiki masa depan, baik untuk bekerja maupun kuliah.
"Kita berharap adik-adik semua bisa jadi tulang punggung yang baik untuk keluarga. Kalau keluarga kita semuanya ekonominya baik, insyaallah Kota Bogor kesejahteraannya akan meningkat," ujarnya.
Senada dengan hal itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menekankan bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan dan mengubah nasib keluarga.
"Jadikan momentum penebusan ijazah ini sebagai pemantik semangat. Bekerjalah segiat mungkin, buktikan kalian mampu mensejahterakan, dan jangan berhenti belajar. Cari peluang untuk lanjut ke D3, D4, S1, S2, hingga S3," ucap Dedie Rachim.
Dedie mengakui, meski fasilitas pendidikan di Kota Bogor terus berkembang, namun daya tampung sekolah negeri masih terbatas. Setiap tahunnya, ada sekitar 17.000 lulusan SD, sementara SMP Negeri di bawah Pemkot Bogor hanya berjumlah 23 sekolah. Begitu juga dengan SMA/SMK Negeri yang jumlahnya terbatas di bawah kewenangan Provinsi.
Kondisi ini membuat banyak siswa harus menempuh pendidikan di sekolah swasta yang secara operasional membutuhkan biaya mandiri di luar bantuan pemerintah.
"Namanya sekolah swasta tentu membutuhkan biaya, karena tidak semuanya tertutupi melalui BOS Daerah maupun BOS APBN. Mau tidak mau masih dibutuhkan biaya operasional di sekolah swasta," ujarnya.
Pemkot Bogor terus berkomitmen menangani isu anak putus sekolah. Namun, Dedie menggarisbawahi bahwa selain bantuan biaya, dukungan dan motivasi dari pihak keluarga sangat diperlukan agar anak-anak tetap semangat menuntaskan pendidikan mereka.
